Rencana Kerja SKPD Menyesuaikan APBD Perubahan

Pangkalpinang – Enam fraksi di DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung setuju perubahan APBD tahun 2016 diperdakan, Rabu (31/8/2016). Sementara Fraksi Gerindra  tidak setuju. Pasalnya fraksi ini menilai pembangunan Jembatan Baturusa II telah memakan anggaran besar. Sehingga dalam penganggaran harus mempunyai dasar hukum kuat.

Kendati menyampaikan persoalan sama dengan Fraksi Gerindra, namun Fraksi PPP memberikan lampu hijau pengesahan perda. Sementara Fraksi PDIP menyarankan pemerintah menggunakan anggaran secara tepat guna, tepat waktu dan dapat dipertanggung jawabkan. Fraksi Golkar menilai penting agar pemerintah mencari sumber PAD lain.

Pernyataan senada disampaikan Fraksi Amanat Demokrat, Fraksi Madani dan Fraksi PKS. Menurut fraksi-fraksi tersebut pelaksanaan kegiatan harus dapat dirasakan dan bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu SKPD dituntut berinovasi dan kreatif ketika melaksanakan program. Pemerintah juga disarankan menyerahkan data anggaran surplus atau anggaran berlebih.

Rustam Effendi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung mengatakan, raperda perubahan yang disetujui DPRD merupakan penyesuaian rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah dengan kemampuan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. Pelaksanaan rencana kerja disesuaikan dengan kebutuhan riil serta menaati azaz dan patuh terhadap perundang-undangan.

"Itu dilakukan untuk menuntun kita bekerja efektif, efisien, transparan, akuntabel dan berorientasi pada output yang mempunyai indikator kinerja dari suatu aktivitas dengan sistem anggaran kinerja," kata Gubernur usai penyampaian sikap akhir fraksi terhadap Raperda Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016.

Sebagaimana diketahui, tanggal 16 Agustus 2016 lalu Gubernur menyampaikan Raperda Tentang Perubahan APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selanjutnya rapeda dibahas komisi bersama mitra  terhitung tanggal 18 sampai 20 Agustus. Sedangkan pembahasan oleh badan anggaran dan TAPD digelar tanggal 23 Agustus 2016.

Raperda Perubahan APBD tahun 2016 ini merupakan dasar hukum dan pedoman pemerintah untuk membiayai semua program dan kegiatan pembangunan. Gubernur menjelaskan, program pembangunan tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan perekonomian dan pelayanan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

"Untuk itu, usulan-usulan serta saran dari fraksi yang telah disampaikan akan menjadi perhatian kami dalam melaksanakan perubahan APBD tahun anggaran 2016," tegasnya. 

Sumber: 
Diskominfo Babel
Penulis: 
Evani
Fotografer: 
Suci Lestari
Editor: 
Huzari | Adi Tri Saputra