Satlinmas Harus Intelek dan Profesional

Pangkalpinang – Satuan perlindungan masyarakat (Satlinmas) harus terus meningkatkan intelektual dan profesionalitas. Pasalnya Satlinmas bertugas memberikan perlindungan bagi masyarakat, termasuk dalam penanganan bencana. Pengaturan tugas Satlinmas tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Satuan Perlindungan Masyarakat.

Demikian dikatakan Harrie Patriadie Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat Bimbingan Teknis Pemberdayaan Satlinmas dalam Menunjang Terwujudnya Ketenteraman dan Ketertiban Swakarsa se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di Ruang Pertemuan Hotel Aksi Pangkalpinang, (24/3/16).

“Perlu dibekali pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan intelektual dan profesionalitas Satlinmas dalam menjalankan tugas,” ujarnya di hadapan 100 peserta bimtek dari kalangan Satlinmas dan Satpol PP kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Bertindak sebagai narasumber bimtek di antaranya, Kasubdit Perlindungan Masyarakat dan Kasubdit Tata Operasional Kementerian Dalam Negeri. Selain itu terdapat narasumber dari Polda dan Korem Kepulauan Bangka Belitung. Sementara narasumber dari internal Satpol PP yaitu Kasat Pol PP dan Kabid Perundang-undangan Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung selama tiga hari terhitung, Kamis (24/3) hingga Sabtu (26/3). Adapun materi bimtek di antaranya, mengenai tugas, hak dan kewajiban Satlinmas serta prinsip-prinsip dasar linmas. Selain itu, diberikan pula pengetahuan tentang kedudukan Satlinmas secara kelembagaan sesuai peraturan perundang-undangan.

Beberapa waktu lalu sejumlah daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami bencana banjir. Harrie mengatakan, hampir seluruh titik vital di wilayah kota dan kabupaten digenangi air. Tak sedikit akses jalan putus, sehingga membuat aktivitas warga sempat mengalami kelumpuhan. Satlinmas sebagai salah satu wujud pemberdayaan masyarakat dapat ikut berperan aktif menanggulangi bencana tersebut.

Perlindungan masyarakat memiliki pengertian luas. Ia menambahkan, saat pilkada Satlinmas dilibatkan membantu pengamanan TPS. Selain itu melakukan kontrol terhadap pemasangan spanduk-spanduk di jalanan. Jika terdapat pemasangan spanduk yang diduga bisa mengganggu kenyamanan dan keamanan pengguna jalan, Satlinmas bisa menegur pemilik spanduk.

Harrie menyayangkan masih ada Satlinmas yang mengira berada di bawah koordinasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol). Padahal Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 menyatakan pembentukan Satlinmas ditetapkan bupati/walikota dan ditandatangani Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

“Harus sinergis antara Satpol PP dengan Satlinmas. Satpol PP melakukan penegakan perda. Sedangkan Satlinmas merupakan garda terdepan yang merupakan ujung tombak dalam mewujudkan masyarakat kondusif,” tegas Harrie.

Sumber: 
Humas Satpol PP
Penulis: 
Rusmini
Fotografer: 
Rusmini
Editor: 
Huzari | Adi Tri Saputra