Satpol PP Harus Punya Empat Unsur

Pangkalpinang – Humanis, Berdedikasi, Disiplin dan Tegas! Empat unsur ini harus dimiliki anggota Satuan Polisi Pramong Praja (Satpol PP) untuk memenuhi harapan masyarakat di era keterbukaan informasi. Sebab filososfi Satpol PP merupakan tangan kanan kepala daerah. Upaya pembangunan sangat mustahil terlaksana jika ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat belum direalisasikan.

Demikian disampaikan Rustam Effendi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung saat membaca sambutan Menteri Dalam Negeri RI, pada upacara HUT ke 66 Satuan Polisi Pamong Praja dan HUT ke-54 Satuan Perlindungan Masyarakat, di halaman Kantor Gubernur, Senin (11/4/2016).

“Apabila layanan yang diberikan tidak maksimal, maka secara real time dapat terpublikasi melalui komunikasi sosial online. Saya mengimbau agar menempatkan aparatur di Satpol PP dengan mempertimbangkan secara matang kompetensi dan latar belakang keilmuan yang dimiliki,” tegasnya.

Satpol PP rentan dengan gesekan kepentingan dan konflik. Ia menambahkan, kinerja Satpol PP berhubungan langsung dengan masyarakat. Sehingga tidak mungkin wibawa pemerintahan tetap terbangun jika aparatur penegak regulasi tidak berkompeten. Peran Satpol PP semakin strategis dengan masuknya urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dalam urusan wajib pemerintahan.

“Ini berkaitan dengan pelayanan dasar Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pola sikap dan perilaku serta kualitas sumber daya manusia harus benar-benar diperhatikan. Sehingga mampu menjalankan tugas, kewajiban serta kewenangannya yang secara tegas telah tertuang dalam peraturan perundang-undangan,” ungkapnya.

Selain itu, jelasnya, sarana prasarana harus disediakan agar kehadiran Satpol PP dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat benar-benar dirasakan seluruh lapisan. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di kabupaten/kota telah diundangkan dan diimplementasikan dalam kurun waktu empat tahun ini.

Sebagian besar daerah belum dapat memenuhi amanat permen tersebut. Ia mencontohkan, pelaksanaan patroli harus dilakukan Satpol PP. Namun terkendala kebutuhan sarana prasarana, sehingga menjadi salah satu alasan belum optimal standar pelayanan minimal ini. Seharusnya dana alokasi khusus yang telah diberikan melalui APBN untuk memberi perhatian penyedian sarana prasarana Satpol PP.

Filosofi keberadaan Satpol PP merupakan tangan kanan kepala daerah. Menurut Gubernur, upaya pembangunan sangat mustahil terlaksana jika ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat belum direalisasikan. Satpol PP merupakan perangkat utama bagi jalannya roda pemerintahan. Ke depan, Satpol PP akan mengedepankan sisi-sisi preemtif dan preventif melalui mekanisme persuasif dan pencegahan.

“Selain itu melalui penyuluhan dan mengedepankan model penyelesaian di hulu daripada di hilir. Sehingga wajah Satpol PP tidak lagi nampak garang. Benturan-benturan dapat diindari dan kesadaran masyarakat terhadap peraturan semakin meningkat,” tutupnya. 

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Fajrina Andini
Fotografer: 
Suci Lestari
Editor: 
Huzari | Adi Tri Saputra