Sekda Babel: Percepat Pengadaan Barang dan Jasa

PANGKALPINANG – Sebagai wujud dalam transaparansi pengadaan barang dan jasa, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar pertemuan dengan tema “Bedah Pencerahan Pengadaan Barang/Jasa” yang diperuntukkan bagi Pejabat Esselon II dan Esselon III pada saat Coffee Morning di Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Senin (6/2/2017).

Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Yan Megawandi menyampaikan beberapa hal bahwa Layanan Pengadaan Barang/Jasa tidak bisa dihindari. Salah satu aspek layanan pemerintahan adalah keterbukaan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Pasalnya langkah tersebut penting dilakukan sebagai langkah dan upaya untuk menunjukkan integritas Pemerintah Daerah dalam mendukung pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

“Pencerahan ini perlu disampaikan kepada seluruh pejabat di lingkungan Pemprov karena masih adanya ketakutan oleh sebagian pejabat untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa, sehingga serapan anggaran rendah dan tidak tercapainya target kinerja. Maka ketika mendapatkan pencerahan ini, kita berharap Kepala SKPD tidak ragu untuk melakukan tahapan-tahapan dalam pengadaan barang dan jasa sesegera mungkin. Apalagi sudah jauh-jauh hari Gubernur sudah menyampaikan Surat Edaran agar tahapan dan proses pengadaan barang dan jasa dapat disampaikan kepada Biro Layanan Pengadaan Barang/Jasa”, lanjut Yan.

Ikak G. Patriastomo selaku Deputi Hukum dan Penyelesaian Sanggah dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menjadi narasumber dalam acara tersebut. Menurut Ikak, bahwa pada saat sekarang yang menjadi perhatian dalam pengadaan barang dan jasa adalah pada aspek perencanaan. Pasalnya aspek perencanaan memegang keberhasilan dalam pelaksanaan, mulai dari aspek ketepatan waktu, kebenaran spesifikasi maupun kebutuhan pendanaan.

“Sekarang kita lagi concern terhadap aspek perencanaan. Maksimal atau tidaknya suatu pengadaan barang dan jasa tergantung tahapan-tahapan perencanaan. Dimulai usulan dari bawah, kemudian dibawa kedalam Musyarawah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Hal tersebut akan menjadi faktor penentu apakah kebutuhan terhadap barang dan jasa oleh Pemda terpenuhi dengan baik atau tidak. Maka diharapkan kita mampu untuk mengidentifikasi barang dan jasa yang bersifat rutin maupun yang bukan bersifat rutin akan tetapi perlu mendapatkan perhatian yang lebih besar terhadap pengadaan tersebut”, ungkap Ikak.

Menurut Ikak, kekurangan dan kelemahan pengadaan barang dan jasa harus dapat diminimalisir. Seperti misalnya lamanya durasi pemilihan penyedia barang dan jasa serta kurang akurat dalam menganalisis kebutuhan pengadaan. Karena situasi dan keadaan tersebut akan menghambat pengadaan barang dan jasa. Di sisi lain masalah rendahnya akuntabilitas pengadaan barang dan jasa serta dukungan kualitas SDM menjadi perhatian serius. Pasalnya permasalahan tersebut akan menunjukkan apakah Pemerintah Daerah memiliki komitmen yang kuat untuk menyelenggarakan pengadaan barang dan jasa secara transparan.

Di akhir acara, Sekda Babel berharap Kepala Perangkat Daerah dapat menyampaikan saran dan masukan kepada Biro Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Setda Babel dalam rangka perbaikan layanan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Ahmad Fauzan Syahzian
Fotografer: 
Okha Wijaya
Editor: 
Heru Subagio