Serius Tangani Trawl, Pemprov Babel Gelar Sosialisasi Kenelayanan

Toboali - Pemprov Kepulauan Bangka Belitung memandang maraknya penggunaan alat tangkap trawl di perairan laut sekitar Bangka Selatan sebagai persoalan serius yang harus segera ditangani.

Untuk itu DKP Provinsi  Kepulauan Bangka Belitung bersama Polres Bangka Selatan (Basel) dan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Basel serta Pos TNI Al Basel menggelar sosialisasi kenelayanan dalam rangka dengar pendapat dengan para nelayan, Sabtu (29/12/2018).

Kepala DKP Provinsi Babel, Dasminto menyebutkan larangan penggunaan alat tangkap trawl sebenarnya sudah lama diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor: 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik  (Seine Nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Selain itu juga telah diatur Jalur Penangkapan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor: 71/PERMEN-KP/2016.

"Aturan larangan sudah lama, karena itu dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan secara optimal dan berkelanjutan maka diperlukan komitmen bersama untuk meninggalkan alat tangkap yang dilarang  dan mulai beralih kepada alat tangkap yang ramah lingkungan," terang Dasminto.

Pada kesempatan yang sama,  juga disampaikan agar para nelayan memiliki kartu KUSUKA yang menjadi identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan.  Untuk nelayan dengan alat tangkap yang dilarang itu tidak akan dapat fasilitas Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang dikeluarkan Kementerian Kelautan dan Perikanan. "Kalau masih menggunakan alat tangkap yang dilarang, nelayan tidak akan dapat memperoleh kartu kusuka dan nelayan akan sulit mendapat akses bantuan pemerintah," imbuh Dasminto.

Kepala DKP Provinsi Babel menegaskan pihaknya bersama Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Bangka Selatan dan Penyuluh siap untuk memfasilitasi nelayan trawl yang beralih pada alat tangkap yang ramah lingkungan untuk segera didata pada kartu KUSUKA.

" Ke depan dengan adanya komitmen yang kuat dari seluruh pihak dan kesadaran dari para nelayan sendiri, harapannya perairan  laut sekitar Bangka Selatan dan Babel akan bebas dari trawl, tutur Dasminto.

Tim terpadu penanganan trawl yang dibentuk Gubernur sejak 18 Desember lalu sudah bekerja maksimal dan berhasil mengamankan 3 unit kapal Compreng  serta 2 unit kapal traws.

Sementara itu Kapolres Bangka Selatan, Aris mengatakan Polres Bangka Selatan bersedia menerima titipan alat tangkap trawl yang masih ada pada nelayan.

Dalam kegiatan yang dilaksanakan di Kantor Camat Toboali, para nelayan yg hadir termasuk para nelayan trawl dari Suka Damai Bangka Selatan menyampaikan pernyataan kesediaannya secara bersama-sama untuk tidak lagi menggunakan alat tangkap trawl karena bertentangan dengan peraturan yang ada.

 

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Mutiah
Fotografer: 
Mutiah
Editor: 
Fitra