SKPD Wajib Terapkan Sistem Akuntansi Berbasis Akrual

Pangkalpinang- Terhitung tahun Anggaran 2015,  seluruh Perangkat Kerja Daerah (SKPD) sudah harus melaksanakan pengelolaan keuangan Berbasis Akrual.

Kepala Dinas PPKAD Yulizar Adnan mengatakan, seluruh SKPD yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkewajiban menyusun dan menyampaikan laporan keuangan", katanya, rabu (18/11/2015) saat membuka kegiatan Sosialisasi Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di Hotel Bangka City di Pangkalpinang.

Peserta sosialisasi ini terdiri dari PPK-SKPD dan Bendahara Pengeluaran SKPD, adapun bertindak selaku narasumber yaitu Amoeng Priyo Sigit Pamungkas yang berasal dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Wilayah Bangka Belitung. Selama dua hari, terhitung tanggal 18-19 November 2015 di Hotel Bangka City di Pangkalpinang. 

"Pentingnya mengikuti kegiatan sosialisasi ini, berdasarkan amanat yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah," tambahnya.

Ia menjelaskan, penyampaian laporan keuangan  yang terdiri dari , pertama, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), kedua, laporan Operasional (LO), ketiga, laporan Perubahan Ekuitas (LPE), keempat, neraca, sedangkan terakhir , Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)," jelasnya.

Amoeng Priyo Sigit Pamungkas yang berasal dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Wilayah Bangka Belitung menjelaskan,  Pentingnya sosialisasi ini dalam rangka tertib administrasi dan akuntabilitas pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Bangka Belitung.

"Penggunaan aplikadi SIPKD dalam proses pengelilaan keuangan diharapkan hasil yang dicapai akan lebih baik, efektif, efisien dan akurat, dan diharapkan apa yang sudah dipelajari dari kegiatan ini dapat diterapkan", harapnya.

Definisi basis akrual adalah suatu basis akuntansi dimana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan.

Pendapatan diakui/ dicatat pada saat timbulnya hak dan tidak semata-mata pada saat kas masuk ke kas negara/ daerah, Belanja diakui/dicatat pada saay timbulnya kewajiban atau tidak selalu pada saat kas keluar dari kas negara/ daerah, aset diakui pada saat potensi ekonomi mada depan diperoleh dan mempunyai nilai yang dapat diukur dengan andal, dan kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

Amoeng juga menegaskan urgensi implementasi akuntansi berbasis akrual yakni sebagai berikut, pertama, International best practice dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara khususnya untuk meningkatkan keandalan penyajian nilai hak dan kewajiban pemerintah, kedua, Perhitungan biaya lebih akurat untuk mencapai suatu output tertentu sebagai dasar penilaian kinerja dibandingkan jika hanya berdasarkan basis kas, ketiga, Penyajian aset di neraca menjadi lebih andal, karena adanya perhitungan beban penyusutan, amortisasi dan penyisihan piutang tak tertagih untuk dapat menyajikan aset sesuai dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan(net realizable value).

Sumber: 
DPPKAD
Penulis: 
Adinda Chandralela
Fotografer: 
Lisia Ayu A