Smart Government Sistem Terintegrasi

Pangkalpinang – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Republik Indonesia akan meluncurkan smart Government sebagai pengganti eGovernment. Sistem smart Government menjadikan aplikasi terintegrasi dan dapat digunakan mulai tingkat pusat hingga daerah. Pasalnya selama ini, eGovernment yang diterapkan pemerintah dinilai masih berjalan sendiri-sendiri.

“Pemerintah kabupaten/kota membuat sistem aplikasi sendiri-sendiri. Untuk itu, ke depan eGo-vernment akan diganti dengan smart Government. Jadi ‘ego’nya itu tidak di depan,” jelasnya Bambang Dwi Anggono Direktorat eGovernment Kemenkominfo RI saat Rapat Koordinasi Forum SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Grand Mutiara, Senin (23/3/2015).

Tak hanya itu. Ia menjelaskan, pemerintah daerah yang mempunyai aplikasi dapat didaftarkan di Kemenkominfo. Sehingga aplikasi yang dibuat daerah juga dapat digunakan secara bersamaan. Selain itu, dengan menggunakan aplikasi yang sama akan mempermudah pemerintah daerah mencari data, contohnya data kependudukan.

Saat ini aplikasi yang telah digunakan bersama-sama oleh pemerintah daerah yaitu, aplikasi layanan pengadaan secara elektronik (LPSE). Ia menambahkan, walaupun telah didukung kemajuan teknologi, namun penggunaan kertas tetap dibutuhkan untuk beberapa kegiatan. Setidaknya keberadaan teknologi dapat meminimalisir penggunaan kertas.

“Kami meminta masukan dari daerah terhadap pengembangan smart Government tersebut,” ungkapnya.

Sementara Yan Megawandi Kepala Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengatakan, penggunaan teknologi dapat mempermudah, mempercepat dan memperkuat pendokumentasian di lingkungan pemerintah. Banyak sekali inovasi dapat dilakukan, namun inovasi terkadang tidak didukung dengan insentif yang diterima pegawai.

Kabupaten Bangka merupakan salah satu kabupaten di Bangka Belitung yang menggunakan teknologi untuk melakukan monitoring. Ia menjelaskan, kepala daerah bisa mengetahui kondisi pasien dan jumlah pasien di suatu rumah sakit. Sistem ini mempermudah pengawasan serta mengevaluasi kegiatan. Selain itu, teknologi dapat digunakan menunjang sistem keuangan, evaluasi, absensi, partisipasi masyarakat, pelayanan publik dan fasilitas lainnya.

“Saya sangat ingin dalam penganggaran pengadaan alat-alat teknologi harus mendapat rekomendasi Kominfo, khususnya di provinsi. Jika tidak ada rekomendasi Kominfo, maka penganggaran tersebut akan saya tolak,” tegasnya.

Rekomendasi penganggaran peralatan teknologi dari Kominfo bertujuan untuk mengevaluasi barang. Selain itu, Yan mengharapkan, dengan adanya rekomendasi tersebut membuat spesifikasi barang sesuai dengan penganggaran. Sehingga tidak terjadi pemborosan anggaran.

“Bagi kita di daerah kepulauan, IT merupakan terobosan penting. Ini tantangan besar bagi kita untuk mendayagunakan kemanpuan IT tersebut,” ungkapnya.

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Rizky | Huzari
Fotografer: 
Adi Tri Saputra
Editor: 
Huzari