Subbag Kepegawaian DPPKAD Sosialisasikan LHKASN 

Pangkalpinang - DPPKAD mewajibkan seluruh pegawai dinas dan UPT Samsat untuk melaporkan harta kekayaannya. Ketentuan ini wajib dilaksanakan semua pegawai, tidak hanya dilingkungan DPPKAD tetapi diseluruh instansi pemerintah sesuai dengan Surat Edaran Kemenpan dan RB nomor 1 Tahun 2015 tentang kewajiban penyampaian laporan harta kekayaan aparatur sipil negara (LHKASN) di lingkungan instansi pemerintah. 
 
Sub bagian Kepegawaian DPPKAD melakukan sosialisasi internal tentang LHKASN ini kepada seluruh pegawai dan perwakilan UPT Samsat Wilayah Bangka, Bangka selatan, Bangka Tengah, Kota Pangkalpinang, dan Bangka Barat,  Selasa (24/11/15) di lantai II kantor DPPKAD Provinsi Kep Babel. 
 
Kasubbag Kepegawaian DPPKAD Elvi mengemukakan bahwa pengisian data ini paling lambat 2 Desember 2015 diterima oleh Inspektorat Provinsi Bangka Belitung. Latar belakang laporan harta kekayaan aparatur sipil negara yaitu untuk pencegahan KKN, pencegahan penyalahgunaan wewenang, serta merupakan bentuk transparansi aparat sipil negara dan penguatan integritas aparatur.
 
Lebih jauh Elvi mengatakan bahwa tujuan muatan Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2015 yaitu untuk mewujudkan kepatuhan dalam penyampaian LHKASN serta untuk mewujudkan kejujuran dan transparansi dalam penyampaian kepemilikan harta kekayaan.
 
"Yang diwajibkan melaporkan LHKASN ini seluruh pegawai ASN, kecuali Pejabat Eselon I, Pejabat Eselon II, Kepala SKPD, Pejabat pada Unit Layanan Pengadaan, Pejabat Fungsional Tertentu, Pejabat Fungsional Umum dan yang wajib menyampaikan LHKPN," jelas Elvi.
 
Untuk pelaporan, Elvi mengatakan bahwa pegawai mengisi melalui Aplikasi Siharka. Aplikasi ini dapat diakses melalui siharka.menpan.go.id, sedangksn form pengisian dapat diunduh dari http://www.menpan.go.id/jdih/permen-kepmen/se-menpan-rb/file/4723-semenp...
Harta kekayaan yang dilaporkan berupa harta tidak bergerak, harta bergerak, surat berharga, uang tunai/tabungan/kas lainnya, piutang dan hutang. Sedangkan untuk penghasilan yang dilaporkan berupa penghasilan dari jabatan, dari luar jabatan, dari usaha, hibah/warisan/ lainnya, dari suami istri yang bekerja, dan juga pengeluaran.
 
"Informasi yang dilaporkan yaitu nama/jenis harta (penghasilan), jumlah, nilai (perolehan dan saat pelaporan), nama pemilik, hubungan pemilik dengan pelapor, informasi lainnya (contoh: nomor rekening bank)," tambahnya.
 
Untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap pengelolaan LHKASN, Elvi mengatakan hal itu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi. Dan ada sanksi bagi yang tidak menyampaikan LHKASN, yaitu dikenakan sanksi Admnistrasi berupa peninjauan kembali pengangkatan dalam jabatan struktural maupun fungsional serta dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. Sedangkan data yang telah dilaporkan dijamin kerahasiannya.
 
"Jika ada pejabat di lingkungan Inspektorat Provinsi yang membocorkan informasi tentang harta kekayaan ASN dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan," jelas Elvi.
 
Sumber: 
DPPKAD
Penulis: 
Lisia Ayu A
Fotografer: 
Adinda C