Sumbangan Harus Memberi Kontribusi Positif

Pangkalpinang – Perda tentang sumbangan pihak ketiga hendaknya dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan pendapatan daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sehingga dengan meningkatnya pendapatan daerah, berdampak terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Demikian disampaikan Rustam Effendi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dalam rapat Paripurna di DPRD, Senin (8/9/2014). Pernyataan Gubernur ini terkait raperda tentang perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah.

“Ini bentuk tindak lanjut hasil klarifikasi dari Kementerian Dalam Negeri dengan ditetapkan menjadi perda,” kata Gubernur mengulas perubahan peraturan tersebut.

Lebih jauh Gubernur mengatakan, tujuan akhir perubahan aturan ini diharapkan dapat mengoptimalkan penggalian dan pemanfaatan sektor-sektor yang ada. Sehingga senantiasa terdapat peningkatan pendapatan daerah, baik dari sektor retribusi maupun dari sektor-sektor lain yang memungkinkan. 

Meningkatnya pendapatan daerah ditunjangkan dengan meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat. Ia menambahkan, mudah-mudahan kualitas dan taraf hidup masyarakat di Bumi Serumpun Sebalai ini semakin baik. Selanjutnya tujuan pembangunan diharapkan dapat tercapai.

Seperti diketahui, sejak tahun 2010 lalu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah memiliki perda tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga. Kemudian sesuai ketentuan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, bahwa Perda yang sudah ditetapkan harus disampaikan kepada Menteri dalam Negeri untuk mendapatkan klarifikasi.

Setelah Perda tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga mengalami proses klarifikasi Menteri Dalam Negeri, jelas Gubernur, ketentuan Pasal 8 perda tersebut bertentangan dengan angka 210 lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyebut pendelegasian kewenangan mengatur tidak boleh ada delegasi blangko. 

“Oleh karena itu, dalam surat klarifikasi ini Kementerian Dalam Negeri merekomendasi agar Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung segera berkoordinasi dengan DPRD untuk melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan pasal 8 dari perda tersebut,” tegasnya.(nn/ami)

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Evani | Nona Dian Pratiwi
Fotografer: 
Nona Dian Pratiwi
Editor: 
Evani