Susun Roadmap Analisis Kebutuhan dan Pengembangan ASN, BKPSDM Adakan Workshop Kepegawaian

PANGKALPINANG –  Dalam rangka penataan dan penyusunan roadmap pengembangan dan analisis kebutuhan ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung sebagaimana diatur dalam UU No. 5 tahun 2014 tentang ASN,   Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Pemprov. Kep. Babel (BKPSDMD) hari ini Kamis (25/04) mengadakan Workshop Kepegawaian.

Penyusunan roadmap dimaksudkan guna perbaikan berkelanjutan sistem perencanaan kebutuhan pegawai ASN yang meliputi penyusunan analisis kebutuhan pegawai; analisis jabatan; penetapan kebijakan penilaian kinerja pegawai  serta pelaksanaan sistem merit sistem dalam manajemen ASN.

“ Dengan diberlakukannya UU No. 5 tahun 2014 tentang ASN bahwa penyusunan kebutuhan wajib dilakukan oleh setiap instansi pemerintah dalam menyusun kebutuhan dan jenis jabatan ASN berdasarkan analisis jabatan ; analisis beban kerja sebagai satu kesatuan dalam manajemen ASN yang sudah berdasarkan kepada merit sistem,” ungkap Darlan selaku Asisten III bidang administrasi umum Setda Pemprov Babel yang mewakili Gubernur Kep. Bangka Belitung.

Kegiatan juga dihadiri oleh kepala BKPSDM dan jajaran ASN di lingkungan BKPSDM , perwakilan dari kantor BKN serta  perwakilan ASN dari masing-masing OPD yang membidangi kepegawaian.

Penyusunan roadmap kepegawaian dari masing-masing OPD dijelaskan Darlan dimaksudkan sebagai bahan referensi bagi pihak BKPSDM dalam pengembangan maupun memetakan kebutuhan pegawai ASN yang dibutuhkan oleh pemerintah provinsi sebagaimana usulan dari masing-masing OPD.

“ Pemerintah Provinsi Kep. Babel berwenang mengajukan usulan kebutuhan dan formasi ASN melalui usulan –usulan dari masing-masing unit kerja yang dikoordinasikan oleh BKPSDM guna melakukan pengendalian melalui penataan ASN berdasarkan analisis kebutuhan untuk mengetahui kekurangan  ataupun kelebihan jumlah pegawai,” ungkap Darlan.

Dijelaskan Darlan untuk saat ini jumlah pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kep. Babel saat ini mencapai kurang lebih 5.300 dengan ditambah jumlah tenaga PHL mencapai 3.000 lebih, untuk itu pemetaan pegawai dibutuhkan agar tidak terjadi overload dan sekaligus untuk pengembangan dan optimalisasi pegawai.

 “ pemprov ini jumlah pegawai ASN nya kurang lebih 5.300 sekian ditambah dengan pegawai PHL mencapai 3000 lebih tentunya perlu adanya pemetaan untuk mengevaluasi kembali seberapa ideal kebutuhan pegawai ,“ ungkap Darlan

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Stevani
Fotografer: 
Stevani
Editor: 
Fitra