Tajuddin Ajak Stakeholders Bangun Sektor Pariwisata

Bangka Tengah – Tajuddin Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengajak semua stakeholders bekerja sama membangun sektor pariwisata. Sebab Bangka Belitung merupakan daerah baru, dan keberadaan sektor pariwisata dikenal di tingkat nasional hingga internasional sejak adanya buku dan film ‘Laskar Pelangi’.

“Industri pariwisata harus bersatu membangun sektor ini. Stakeholders tersebut di antaranya pihak perhotelan, Arsita, travel agen dan pelaku industri lainnya,” jelasnya saat kegiatan Sosialisasi Badan Promosi Pariwisata Indonesia (BPPI) di Hotel Santika, Rabu (5/11/2014).

Sementara ini kerja sama antara pemerintah dan stakeholders sudah terbangun. Ia menambahkan, banyak atau sedikit wisatawan berkunjung ke Bangka Belitung berpengaruh terhadap bisnis pelaku industri di sektor pariwisata. Oleh sebab itu, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berupaya mencarikan solusi bagi pelaku industri pariwisata dalam pengembangan usaha.

Lebih jauh ia mengatakan, beradaan investor pariwisata harus dapat dipertahankan. Jangan sampai investor merugi dikarenakan berkurangnya kunjungan wisatawan. Namun persoalan ini juga berlaku terbalik, pasalnya untuk menarik dan membuat wisatawan berkunjung harus diimbangi dengan pelayanan maksimal.

 “Kalau dulu, orang hanya mengenal pertambangan timah. Lain halnya saat ini yang sudah mengenal kawasan pariwisata,” ungkapnya.

Didien Junaedy Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Indonesia (BPPI) mengatakan, untuk membuat sebuah produk pariwisata harus menggabungkan beberapa produk pariwisata daerah. Keberadaan rumpun melayu dapat dijadikan sebagai produk wisata di Bangka Belitung. Jadi, selain dapat menikmati keindahan pantai, wisatawan juga dapat menikmati kebudayaan melayu serta berbelanja kuliner khas daerah seperti kerupuk dan lain-lainnya.

“Mengenai budaya yang ingin dijadikan produk pariwisata, hanya daerah itu sendiri mengetahui. Contoh produk wisata berupa tarian,” tegasnya.

Selain adanya kerja sama dengan pelaku industri pariwisata, jelasnya, harus pula ada koordinasi antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah provinsi. Setidaknya ketika pemerintah kabupaten/kota membuat suatu produk pariwisata, pihak pemerintah provinsi mengetahui produk tersebut. Pemerintah juga harus mempunyai kebijakan yang mendukung terhadap pengembangan sektor pariwisata.

“Tak hanya itu, SKPD lainnya juga harus mendukung pengembangan sektor ini,” pungkasnya.

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Adi Tri Saputra | Huzari
Fotografer: 
Adi Tri Saputra
Editor: 
Huzari