Tak Sampaikan LKPM Izin Usaha Terancam Dicabut

Sebanyak 13000  izin pada Tahun 2016 telah dicabut oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal RI, pasalnya perusahaan tersebut  tidak  menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara berkala. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Kasubdit Wilayah I BKPM RI, Bambang Marsudi saat menjadi narasumber pada kegiatan sosialisasi peraturan terkait penanaman modal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Bangka City Hotel, pada Rabu (07/08/2019). 

Penyampaian LKPM ini adalah kewajiban perusahan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan untuk itu diharapkan pada investor atau pengusaha dapat mematuhi peraturan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang kewajiban menyampaikan LKPM tersebut.

" Hal itu sebagai upaya pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung khususnya melalui peningkatan pelayanan informasi, kebijakan dan regulasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Pasal 15 (c) mewajibkan setiap penanam modal untuk membuat dan menyampaikan Laporan Kegiatan  Penanaman Modal ( LKPM ) sebagai data informasi beserta realisasi investasi yang telah  ditanam pada setiap periode triwulan". Ungkap Bambang.

Kepala Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Syaiful mengungkapkan pada triwulan pertama saat melakukan pengawasan baru sedikit perusahaan yang menyampaikan LKPM online.

" Pada saat pengawasan di triwulan pertama baru sebagian kecil  perusahaan yang menyampaikan LKPM online, pada rilis BKPM RI tanggal 10  April 2019 realisasi investasi di Provinsi Bangka Belitung sebesar 788 Miliar, sedangkan untuk triwulan kedua ini meningkat menjadi 865 miliar, jadi total realisasi investasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 1,65 triliun." Ungkap Syaiful.

Lebih lanjut Syaiful memaparkan dari evaluasi yang dilakukan oleh tim saat dilapangan perusahaan mengaku banyak yang belum memiliki user name dan pasword untuk mememenuhi kewajiban sehingga hal itu yang menyebabkan tidak tersampaikannya laporan ke LKPM online.

Kegiatan ini sudah dua kali dilakukan yang sebelumnya telah dilaksanakan  sosialisasi di Pulau Belitung pada bulan April 2019 dan tepat hari ini dilaksanakan di Pulau Bangka dengan mengundang 40 perusahaan se-Pulau Bangka.

Adapun tujuan dari kegiatan ini untuk menyampaikan informasi yang terkait dengan ketentuan tentang penanaman modal bagi para pelaku usaha di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Sementara Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Perryanis didepan peserta meminta agar perusahaan dapat melaporkan LKPM online dengan menggunakan data yang valid.

" Saya mohon kerjasama agar perusahan dapat melaporkan secara real, hal ini dilakukan untuk melihat sampai sejauh mana realisasi investasi agar data tersebut dapat digunakan untuk mengukur Produk Domestik Bruto (PDB) ,pertumbuhan ekonomi,penyerapan tenaga kerja,dan sebagainya, selanjutnya Produk Domestik Bruto didapat dari hasil pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga, investasi, belanja pemerintah, ekspor-impor ", ungkap Perryanis.

Menurutnya pemerintah sejauh ini telah memberikan kemudahan kepada investor dalam memberikan izin usaha, untuk itu mari kita  bekerja sama agar realisasi investasi dapat tercapai.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Bidang Pengendalian Perlaksanaan Penanaman Modal saat ini telah membuka layanan kepada perusahaan  untuk berkonsultasi dan siap membantu dalam pengisian LKPM.

"Untuk kedepannya kami akan terus melakukan evaluasi pada perusahaan yang aktif melaporkan dan yang tidak, perusahan yang tidak aktif melaporkan akan kami berikan surat teguran terlebih dahulu". Tegas Perryanis

Sumber: 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Kep. Babel
Penulis: 
Evani