Terus Tingkatkan Pemenuhan Dan Kemajuan HAM

Pangkalpinang – Pemerintah harus meningkatkan pemenuhan dan memajukan HAM. Salah satu caranya adalah menggelar penyuluhan HAM kepada pegawai-pegawai SKPD yang ada dilingkungan Provinsi Kep. Bangka Belitung.

“Para pegawai pemerinntah harus memiliki pengatahuan tentang HAM dan mampu menyebarluaskannya kepada pegawai di lingkungan SKPD masing-masing khususnya dan masyarakat pada umumnya”, kata Andri Wahono, Ass III Setda Provinsi Kep. Bangka Belitung, saat  membacakan kata sambutan Plt. Gubernur di Bangka City Hotel, Selasa (20/07/13).

Kegiatan penyuluhan HAM ini mengangkat tema “Peningkatan Pemenuhan dan Kemajuan HAM di Provinsi Kep. Bangka Belitung”, dimana nanti peserta mengerti, memahami, dan mampu berbagi pengetahuan kepada rekan-rekannya di SKPD-nya masing-masing. “HAM merupakan hak dasar yang melekat pada setiap manusia. Untuk itu, kita sebagai aparatur pemerintah harus mampu menjaga dan melindungi pelaksanaan HAM agar dapat berjalan dengan baik”, jelasnya.

Yanto Majid, Kasubid Perlindungan dan Pemenuhan HAM Kanwil Kemenkumham Prov. Kep. Babel, mengatakan bahwa HAM  merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan dan haknya dibatasi oleh hak yang juga dimiliki oleh orang lain. Ada delapan prinsip pokok HAM, yaitu kesetaraan, universalitas, martabat manusia, nondiskriminasi, tak terbagi, tidak dapat dicabut, saling berkait, dan tanggung jawab negara.

“Semua manusia dilahirkan merdeka serta dalam martabat dan hak yang sama”, katanya.

Pemerintah memliki kewajiban dan tanggungjawab terhadap pelaksanaan HAM. Disini peran pemerintah, khususnya SKPD memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam melakukan dan memenuhi hak dasar manusi (HAM) yang melekat pada setiap manusia, seperti melindungi, memajukan, menghormati dan menegakan HAM.

Lebih jauh ia menjelaskan, bahwa salah satu strategi yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pemenuhan dan kemajuan pelaksanaan HAM adalah mengadakan penyuluhan HAM dan membentuk tim RANHAM provinsi. Tim RANHAM provinsi ini harus membuat laporan tentang pelaksanaan pemenuhan dan kemajuan HAM yang ada di provinsi Kep. Bangka Belitung sehingga kita memiliki data yang baik tentang sejauh mana pemenuhan dan kemajuan pelaksanaan HAM di provinsi ini.

Tidah hanya pemerintah saja yang memiliki kewajiban dalam melindungi dan menjamin pelaksanaan HAM, tetapi juga masyarakat dituntut untuk memiliki pastisipasi aktif dalam melindungi, menegakan, dan memajukan HAM.

“SKPD juga harus melakukan penyebarluasan informasi tentang program-program yang dilakukan oleh SKPD yang berhubungan dengan pemenuhan hak dasar (HAM), seperti pemenuhan han atas kesejahteraan, hak untuk hidup, dan lain-lain agar dapat diketahui oleh publik”, tegasnya. (*an)

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Surianto
Fotografer: 
Surianto
Editor: 
Surianto