Tiga Kunci Sukses Otonomi Daerah

Pangkalpinang – Terdapat tiga kunci sukses otonomi daerah. Pertama, kepemimpinan kepala daerah dan DPRD. Kedua, kapasitas kepala daerah dan ketiga partisipasi dan kontrol rakyat. Jika tiga kelompok besar ini sudah benar, akan berdampak terhadap peningkatan kapasitas. Daerah yang mempunyai kepemimpinan baik, bisa memberikan kemudahan kepada rakyat dan membuat otonomi berjalan baik.

Demikian dikatakan Suhajar Diantoro Staf Ahli Mendagri Bidang Pemerintahan saat menyampaikan materi bertajuk Membangun Sinergi Hubungan Pemda dan DPRD Pra Otonomi Daerah, pada Rakornis Pemilihan Kepala Daerah dan Kebijakan Penyelenggaraan Pemda, di ruang pertemuan Pasir Padi, Kantor Gubernur, Rabu (24/8/2016).

“Rakyat Indonesia berdaulat, makanya seluruh kegiatan harus berorientasi dan meletakkan kedaulatan kepada rakyat. Artinya, setiap kebijakan Gubernur dan kepala SKPD dalam membuat sebuah keputusan, indikatornya menempatkan kedaulatan kepada rakyat. Jika belum berarti salah,” tegasnya.

Ia mengingatkan agar bisa meletakkan rakyat pada posisi paling berdaulat. Sebab tujuan pembangunan demokrasi untuk menjunjung kehidupan rakyat. Teori kehidupan bernegara adalah rakyat yang berdaulat harus pintar dan bisa mengawasi partai dengan baik. Pasalnya partai melahirkan pemerintahan seperti pemilihan presiden, gubernur semuanya melalui partai.

Ada dua tugas pokok dapat dilakukan anggota DPRD. Ia menjelaskan, tugas ke atas yaitu mendorong birokrasi menjadi profesional. Jika partai politik tidak mampu mendorong birokrasi menjadi profesional dapat membuat runtuh daerah. Sedangkan tugas kedua, harus mendidik rakyat menjadi cerdas. Karena rakyat yang cerdas mampu mandiri memilih DPRD maupun kepala daerah.

Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi paradigma baru yang membuat hubungan antara DPRD dengan bupati, wali kota dan gubernur menjadi mitra sejajar. Ia menyarankan, DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah harus mampu menempatkan diri membantu kepala daerah dalam menjalankan fungsinya.

“Fungsinya membahas perda, anggaran, pengawasan dan menjalankan fungsi melayani konstituen. Fungsi konstituen ini tambahan saya, karena jangan sampai Bappeda tidak memperhatikan hasil reses DPRD ketika menjaring aspirasi rakyat. Itu puncak pertempuran APBD, karena DPRD punya konstituen yang harus diberi ruang sebelum Musrembang,” paparnya.

Saat eksekutif melakukan eksekusi APBD, selanjutnya DPRD melakukan pengawasan. Ia mengatakan, dewan mempunyai hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat jika ditemukan masalah dalam pelaksanaan APBD. Untuk itu, hubungan antara eksekutif dan legislatif harus dijaga agar kemitraan benar-benar sejajar dapat terlaksana.

“Untuk menjaga hubungan mitra sejajar antara kepala daerah dengan DPRD didasari Undang-Undang No 23. Tinggal bagaimana memainkan peran di lapangan. Itu yang disebut dengan ilmu tertinggi dalam pemerintah yaitu seni pemerintah,” jelasnya. 

Sumber: 
Diskominfo Babel
Penulis: 
Adi Tri Saputra | Huzari
Fotografer: 
Adi Tri Saputra
Editor: 
Huzari | Adi Tri Saputra