Tingkatkan Penguatan dan Perlindungan Koperasi, DKUKM Berikan Pelatihan SPI bagi Pengurus Koperasi

Tanjung Pandan - Pemerintah Provinsi Kep Bangka Belitung terus memberikan penguatan dan perlindungan koperasi. Penguatan dan perlindungan koperasi yang dimaksud adalah peningkatan kualitas SDM koperasi melalui pelatihan Sistem Pengendali Intern (SPI).
 
Peningkatan kualitas SDM koperasi melalui pelatihan SPI merupakan suatu upaya dalam rangka meningkatkan kualitas  koperasi sehingga mampu berdaya saing dalam menghadapi era revolusi industri 4.0," kata Hj Elfiyena Kadis Koperasi dan UKM saat memberikan arahan kepada peserta Bimtek Sistem Pengendali Intern (SPI) Koperasi di Hotel Puncak Tanjung Pandan, Selasa (25/6/19) sore.
 
Kadis KUKM menyebutkan bahwa jumlah koperasi di Babel sebanyak 995 koperasi. Koperasi aktif sebanyak 643 dan koperasi tidak aktif sebanyak 352.
 
"Koperasi aktif ada sekitar 64,62 persen. Jumlah ini semakin meningkat dari tahun ke tahun. Kita ingin dorong semakin banyak koperasi berkualitas sehingga koperasi mampu menjadi salah penggerak ekonomi di Babel," ucapnya.
 
Saat ini Pemprov selalu mencoba membuat bagaimana koperasi-koperasi di Babel berkualitas. Berbagai pelatihan dan pendampingan terus diberikan agar koperasi di Babel aktif dan berkualitas. Sehingga Koperasi di Babel tidak perlu minder dengan koperasi di P. Jawa.
 
"Pemprov terus berusaha agar koperasi di Babel ini berkualitas. Dengan pelatihan seperti ini, diharapkan koperasi di sini tidak kalah kualitasnya dengan koperasi di daerah lain," harapnya.
 
Lebih jauh, Ia mengingatkan agar pendirian koperasi baru didasarkan kebutuhan anggota dalam rangka mensejahterakan anggotanya.
 
"Koperasi jangan didirikan dengan alasan untuk mendapat atau mengejar bantuan pemerintah. Koperasi didirikan untuk mensejahterakan anggotanya," ingat Kadis KUKM Babel.
 
Selain itu, pengawas dan pengurus koperasi juga harus mandiri. Karena menurutnya, pengurus koperasi tidak boleh hanya bergantung kepada pemerintah untuk membeeikan pelatihan dan oengawasa. Para pengurus harus bisa menambah wawasan secara mandiri.
 
"Jangan hanya menunggu dan tergantung pelatihan dari pemerintah. Pengurus koperasi harus berani mencari informasi dan memanfaatkan TIK untuk dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasannya," ucapnya.
 
Pada kesempatan tersebut juga, salah satu peserta, Wely Pengurus Koperasi Tanjung Pandan mengeluhkan sulitnya mendapatkan pinjaman dana dari perbankan dan masih ada koperasi ilegal.
 
Pinjaman atau akses pembiayaan di perbankan sudah tidak menjadi kendala lagi saat ini, karena menurut Kadis KUKM, pemerintah sudah bekerjasama dengan pihak PT Jamkrida Babel untuk menjamin pinjaman koperasi kepada perbankan. Pemerintah juga sudah memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi koperasi. 
 
"Koperasi itu sudah ada badan usaha. Jaminannya bukan perorangan tapi badan usaha. Nah, PT Jamkrida bisa membantu koperasi untuk membantu akses pembiayaan perbankan," jelasnya.
 
Diakuinya, keberadaan koperasi ilegal masih ada. Untuk mengatasi agar tidak ada masyarakat yang jadi korban, pihaknya sudah mengajukan pembubaran koperasi yang tidak aktif. Semua pengurus dan pengawas koperasi bersama-sama dapat menyampaikan bahwa koperasi yang legal itu adalah koperasi yang terdata di online data system (ODS).
 
"Data koperasi bisa di cek di aplikasi ODS. Dan  jika ditemukan ada koperasi yang menawarkan pinjaman tanpa menjadi anggota, sebaiknya dikoordinasikan dengan pihak dinas agar masyarakat tidak jadi korban koperasi ilegal," pungkas Hj Elfiyena.
 
Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Suryanto
Fotografer: 
Suryanto
Editor: 
Fitra