Trafficking Jadi Perhatian Serius Pemerintah

Tanjung Pandan – Trafficking dan eksloitasi yang tinggi merupakan masalah yang  sering dihadapi bangsa Indonesia. Korban trafficking ini pada umumnya adalah perempuan dan anak-anak. Hal ini menjadi perhatian serius oleh semua pihak baik nasional maupun global.

Hal ini dikatakan langsung oleh Midjiati, SH, Deputi Bidang Perlindungan Perempuan KPP-PA dalam paparannya “ Strategi Pencegahan dan Penanggulangan Trafficking serta Upaya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak se-Sumatera” pada Rapat Teknis Forum Kerjasama Gubernur se-Sumatera Tahap II di Hotel Aston Belitung, Rabu (03/09).

“Berbagai bentuk dari trafficking dan ekspolitasi, diantaranya penculikan, penipuan dan pemalsuan identitas, perdagangan manusia, adopsi ilegal, penjualan atau transplantasi organ tubuh dan lain-lain”, jelasnya.

Bentuk dari trafficking dan eksploitasi ini dijelaskan Mudjiati, antara lain penculikan (bayi, anak dan gadis remaja), penipuan dan pemalsuan identitas dalam pengiriman tenaga kerja, perdagangan manusia, adopsi ilegal, penjualan atau transplantasi organ tubuh dan berbagai bentuk  trafficking lainnya.

Terwujudnya kesetaraan gender dan perlindungan anak serta meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup perempuan dan anak merupakan tugas daripada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI.

Selain itu faktor kemiskinan, lapangan kerja yang terbatas, diskriminasi gender, organisasi kejahatan lintas batas negara, pendidikan rendah serta bisnis buruh migrasi ilegal merupakan penyebab terjadinya trafficking dan eksploitasi di Indonesia.

Salah satu dampak yang paling ditakutkan dari trafficking ini adalah HIV/AIDS. Indonesia masuk 10 negara penderita HIV/AIDS di dunia.

“Tidak ada daerah yang steril dari HIV/AIDS, yang berkembang mulai dari perkotaan sampai pedesaan. Indonesia masuk 10 negara penderita HIV/AIDS di dunia,” tegasnya.

Midjiati juga menegaskan persoalan pelayanan, penanganan dan pemberdayaaan merupakan strategi kebijakan yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah trafficking di Indonesia

Dibutuhkan kerjasama antar daerah dan nasional seperti koordinasi antar sektor, LSM, dunia swasta, media massa, organisasi kemasyarakatan, seniman, dan duta anti trafficking untuk upaya pencegahan dan penanganan trafficking.

“Masyarakat juga harus berperan membantu upaya pencegahan dan penanganan korban trafficking. Peran masyarakat diwujudkan dengan tindakan memberikan informasi atau melaporkan adanya trafficking kepada penegak hukum atau pihak berwajib atau turut serta menangani korban trafficking” ujarnya.(fa/sc)

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Fajrina | Suci Lestari
Fotografer: 
Suci Lestari
Editor: 
Fajrina