Transformasi BUMDesa

Perubahan arah pembangunan yang ada di desa pasca diundangkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 membawa sebuah harapan baru bagi pemerintahan desa dan warga masyarakat, karena dengan adanya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 eksistensi desa benar-benar diakui baik secara konsep lokal maupun secara konsep nasional. Proses perubahan terutama dalam melakukan pembangunan ekonomi lokal yang ada di desa.

Dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa berdasarkan musyawarah desa. BUMDesa, atau nama lain, sebenarnya bukan makhluk baru meskipun nomenklatur itu baru diperkenalkan oleh pemerintah dalam beberapa tahun terakhir. Dulu kita mengenal berbagai institusi sosial dan institusi keuangan mikro yang dibentuk pemerintah: BKD, BINMAS, KUPEDES, KIK, KCK, BUUD, KUD, UEDSP, LPD di Bali sejak 1985. Belakangan juga hadir berbagai nama dana bergulir yang dikelola kelompok-kelompok masyarakat yang dibentuk oleh proyek proyek sektoral kementerian seperti UPK dan Simpan Pinjam untuk Perempuan (SPP) dalam PNPM Mandiri Perdesaan.

Desa-desa di Jawa juga sudah lama menjalankan usaha desa sebelum mengenal BUMDesa. Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), misalnya, banyak desa telah mengembangkan usaha desa baik yang berorientasi bisnis sosial maupun ekonomi kreatif. Hampir semua desa di perkotaan (urban village) di empat kabupaten (Sleman, Bantul, Kulon Progo, dan Gunungkidul) umumnya memiliki ruko yang disewakan kepada pelaku ekonomi. Hasil persewaan ini sangat signifikan sebagai pendapatan asli desa, yang tentu jumlahnya jauh lebih besar dari alokasi dana pemerintah, yang mereka gunakan untuk menopang kesejahteraan perangkat desa, membangun fasilitas publik maupun mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat.

BUMDesa tentu lahir dari kebijakan di satu sisi dan gerakan lokal di sisi lain. UU No. 32/2004 beserta PP No. 72/2005 dan Permendagri No. 39/2010 merupakan kebijakan yang telah memberikan kesempatan/ruang (enabling), petunjuk maupun “payung hukum” terhadap kehadiran BUM Desa. UU No. 6/2014 juga melembagakan dan memperkuat BUMDesa, baik BUMDesa dalam satu desa maupun BUMDesa antardesa. Adapun pengertian BUMDesa menurut Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

BUMDesa dapat membentuk unit usaha. Dimana unit usaha ini menjadi penggerak dari kegiatan BUMDesa. Permendesa Nomor 4 Tahun 2015 menyebutkan ada enam jenis klasifikasi usaha yang dapat dijalankan yaitu Pertama, bisnis social yang memberikan layanan umum kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan financial, contohnya usaha listrik desa. Kedua, bisnis penyawaan (renting) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat desa, contoh alat transportasi. Ketiga, menjalankan usaha perantara (brokering) contoh, pasar desa. Keempat, menjalankan bisnis yang berproduksi dan atau berdagang (trading), contoh sarana produksi pertanian. Kelima, menjalankan bisnis keuangan ( financial business) contoh, lembaga Keuangan mikro. Keenam, menjalankan bisnis bersama (holding).

Dari enam jenis klasifikasi usaha yang ada dalam permendesa tersebut dijalankan sesuai dengan perkembangan dari BUMDesa itu sendiri. Kedepannya unit usaha yang ada di BUMDesa bisa dikembangkan menjadi lembaga yang dapat mengelola keenam jenis usaha atau paling tidak BUMDesa bias menjadi lembaga keuangan mikro yang ada di Desa. Potensi pengelolaan keuangan mikro begitu besar. Maka jauh ke depan BUMDesa harus bisa bertransformasi menjadi lembaga keuangan mikro yang ada di Desa. Potensi pengelolaan keuangan mikro di desa yang ada di Bangka Belitung begitu besar, maka perlu adanya sebuah konsep dan terobosan yang diarahkan kepada masyarakat desa. Pembentukan Jasa keuangan lembaga keuangan mikro bisa menjadi solusi bagi masyarakat yang ada di Desa dalam menjalankan pembangunan dan kesejahteraan desa.

Transformasi BUMDesa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Transformasi mempunyai arti perubahan bentuk, rupa, fungsi dan sifat atau mempunyai arti perubahan struktur dari yang lama menuju yang baru dengan cara menambah, mengurangi dan menata kembali unsur-unsurnya. Bahwa BUMDesa bisa melakukan transformasi menjadi sebuah lembaga yang dapat bergerak dalam mengelola keuangan mikro yang ada di desa. Berdasarkan peraturan yang ada bahwa kewenangan tertinggi dalam pembentukan BUMDesa ada di tangan masyarakat desa melalui musyawarah desa.

Dengan musyawarah desa maka masyarakat bisa mengusulkan pembentukan BUMDesa serta usaha apa yang akan dilakukannya. BUMDesa bisa menjadi lembaga keuangan ekonomi desa yang menjadi motor penggerak perekonomian desa. BUMDesa bisa dikembangkan menjadi lembaga usaha yang benar-benar memberikan keuntungan kepada warga masyarakat desa dan Pemerintah Desa. BUMDesa bias dikembangkan menjadi lembaga keuangan mikro yang ada di Desa. Lembaga Keuangan Mikro bisa berupa koperasi atau Perusahaan Terbatas (PT).

Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro yang menyebutkan bahwa BUMDesa bisa menjadi pemilikl keuangan mikro. Lembaga keuangan yang didirikan oleh BUMDesa bisa berbadan hukum perseroan terbatas. Salah satu kegiatan dari pemilik keuangan mikro adalah jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha. Lembaga keuangan mikro (LKM) bisa menjadi alternatif bagi warga masyarakat Desa dalam meningkatkan perekonomian desa.

Saya kira pemerintah daerah harus bisa mendorong dan memberikan sosialisasi dan penjelasan kepada aparat pemerintah desa dan warga masyarakatnya. Khusus di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saya kira belum ada yang menjalankan kegiatan LKM yang dikelola oleh BUMDesa. Pembentukan LKM bisa dilakukan dengan menghinpun dan mengalihfungsikan Unit Pengelola Kecamatan (UPK) PNPM Mandiri Perdesaaan yang mengelola Simpan Pinjam. Salah satu Simpan Pinjam yang dikelola oleh UPK adalah simpan pinjam perempuan (SPP). Dan ini bisa menjadi cikal bakal berdirinya BUMDesa bersama yang meliputi beberapa desa dan menjadi modal dalam pembentukan LKM. Meskipun harus ada kajian dan petunjuk dari Pemerintah Pusat, tetapi ini bisa dijadikan awal dalam rangka membentuk LKM yang ada di desa oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus bisa melobi pemerintah pusat. Terutama dalam mengalihfungsikan SPP eks PNPM mandiri tersebut menjadi LKM yang dikelola oleh BUMDesa. Dengan demikian BUMDesa bisa bertransformasi menjadi LKM yang ada di desa.

 

Penulis: 
JIMMI SOFYAN,S.IP, Penggerak Swadaya Masyarakat Madya
Sumber: 
Diskominfo Babel

ArtikelPer Kategori