UPAYA PENINGKATAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN EKONOMI

Pembangunan ekonomi suatu daerah dipengaruhi oleh sumber daya yang dimiliki daerah tersebut, baik sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM). Menurut Arsyad (2019) mengatakan pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antar pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Saat ini dengan paradigma menempatkan penduduk sebagai subyek pembangunan, maka dapat berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan ekonomi sebagai tenaga kerja.

 

Di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Indikator ketenagkerjaan di suatu wilayah dapat diketahui dengan seberapa besar penduduk yang aktif secara ekonomi sebagai pekerja, seberapa besar tingkat pengangguran dan kondisi lainnya. Pada umumnya permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia seperti TPT masih tinggi, rasio angkatan kerja dan lapangan kerja tidak sebanding, produktvitas tenaga kerja yang berdaya saing rendah, serta tingkat upah masih rendah.

 

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) dilihat dari pencapaian kerangka ekonomi makro yaitu tingkat pengangguran terbuka (TPT) tahun 2019 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menempati urutan ke 9 se-Indonesia sebesar 3,62 persen. Artinya pencapaian nilai tersebut lebih baik daripada nasional sebesar 5,28 persen. Namun berbeda jika kita hubungkan capaian secara  kuantitas TPT dengan kualitas SDM yang terserap oleh lapangan pekerjaan. Dari Tabel 1 dapat dilihat bahwa data sekunder potret keadaan ketenagakerjaan menurut pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2019 yang tidak terlalu menggembirakan.

 

Tabel 1 Potret Keadaan Ketenagakerjaan Menurut Pendididikan

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2019

 

Kategori

Pendidikan

SD Ke Bawah (%)

SMP

(%)

SMA

(%)

SMK

(%)

Diploma I/II/II

(%)

 

Universitas

(%)

 

Penduduk Yang Bekerja

 

44,69

14,99

16,43

12,55

3,31

8,02

TPT

   1,96

  4,04

   5,21

   7,49

3,93

2,11

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Belitung (2019)

 

Secara umum penduduk yang bekerja di Negeri Serumpun Sebalai sangat  didominasi oleh mereka dengan berpendidikan SD ke bawah sebesar 44,69 persen. Sementara itu, TPT tertinggi pada kelompok pendidikan jenjang SMK sebesar 7,49 persen. Dapat kita tarik benang merah bahwa kualitas SDM tenaga kerja di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih rendah, sehingga berpengaruh kepada  produktivitasnya. Pertama, permasalahannya adalah tenaga kerja dengan latar belakang SD ke bawah secara umum memiliki kualifikasi pendidikan  dan keterampilan yang sangat terbatas. Kedua, dalam proporsi yang cukup signifikan angkatan kerja dengan latar belakang pendidikan SMK ternyata masih banyak belum terserap oleh lapangan pekerjaan. Timbul pertanyaan, mengapa hal ini dapat terjadi ?. Diasumsikan bahwa kualifikasi keterampilan lulusan SMK belum benar-benar memenuhi kebutuhan pasar kerja seperti perusahaaan industri atau jasa. Ketika perusahaan merektrut lulusan SMK, kebanyakan belum siap pakai. Kondisi ini dapat menjadi ancaman bagi tenaga kerja lokal kita ketika tidak mampu bersaing dengan tenaga kerja luar daerah yang lebih kompeten.

 

Todaro dan Smith (2015) mengatakan bahwa pendidikan merupakan salah satu pilar penting untuk mendorong peningkatan produktivitas. Faktor yang terpenting dari tenaga kerja bukanlah dari segi kuantitas saja, melainkan kualitas. Apabila kualitas tenaga kerja lebih baik maka akan terjadi peningkatan produksi. Tenaga kerja itu bersifat heterogen baik dilihat dari segi umur, jenis kelamin, pendidikan, keahlian dan keterampilan.  Dalam proses pembangunan ekonomi tenaga kerja memiliki peranan penting. Masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan dengan menggunakan potensi SDA dan SDM.

 

Lantas, bagaimana pemecahan dari permasalahan produktivitas tenaga kerja di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam mendukung pembangunan ekonomi ?. Permasalahan ini membutuhkan penanganan yang lebih serius oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kita perlu belajar dari Pemerintah China dan Korea Selatan yang konsisten baik secara perencanaan dan dukungan penganggaran yang berhasil membangun tenaga kerja yang berdaya saing tinggi. Hal ini senada dengan pemikiran Porter (1990) mendefesinikan daya saing sebagai produktivitas, yaitu nilai output yang dihasilkan oleh seorang tenaga kerja. Produktivitas tenaga kerja merupakan salah satu indikator utama dalam daya saing tenaga kerja. Kemudian peningkatan daya saing tenaga kerja sebenarnya merupakan bagian tidak terpisahkan dari pembangunan SDM. Oleh karena itu, maka penduduk secara ekonomi sebagai tenaga kerja yang berkualitas sangat membantu pelaksanaan pembangunan itu sendiri.

 

Mengutip dari pidato “Visi Indonesia” dari Presiden Terpilih (2019-2024) H. Ir. Joko Widodo pada tanggal 14 Juli 2019 di SICC Sentul Kabupaten Bogor mengatakan bahwa kita akan memberikan prioritas pada pengembangan SDM. Pembangunan SDM menjadi kunci Indonesia ke depan. Pemerintah akan mengindentifikasi, memfasilitasi, serta memberikan dukungan  pendidikan dan pengembangan diri bagi talenta-talenta Indonesia. Kita akan mengelola talenta-talenta yang hebat, yang bisa membawa negara ini berdaya saing global. Pantas jika negara berkembang seperti Indonesia menempatkan pembangunan SDM (Human Capital Development) sebagai agenda utama pembangunan. Dalam konteks teori yang dikemukakan oleh Todaro (2000) mengungkapkan bahwa human capital dapat diukur melalui bidang pendidikan dan kesehatan. Ulasan tulisan ini fokus pada  pembangunan SDM melalui pendidikan. Pendidikan dan  pelatihan dapat menjadi nilai tambah seorang manusia. Hal ini dapat diperjelas apabila semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang atau semakin banyak mengikuti pelatihan maka kemampuan dan keterampilan yang dimiliki semakin tinggi.

 

Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seharusnya mendorong untuk lebih berkomitmen dan memiliki perencanaan dan penganggaran dengan terobosan dan inovasi yang jelas untuk peningkatan produktivitas tenaga kerja dalam penciptaan nilai tambah dalam sektor Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Struktur perekonomian provinsi ini tidak lagi mengandalkan sektor primer terutama pertambangan dan penggalian. Namun memiliki peluang besar untuk melakukan transformasi ekonomi melalui pertanian, perikanan, pariwisata, dan industri pengolahan. Pilihan perlunya untuk mendorong peningkatan produktivitas tenaga kerja tampaknya lebih rasional dan idealnya menjadi agenda prioritas pembangunan daerah melalui perencanaan pengembangan SDM.

 

Menurut Isniati dan Fajriansyah (2019) perencanaan SDM merupakan fungsi yang pertama-tama harus dilaksanakan dalam organisasi. Sumber daya lainnya (modal, mesin, sistem informasi dan sebagainya) dapat dioperasionalkan dengan optimal untuk efektivitas dan efesiensi pencapaian tujuan organisasi apabila organisasi tersebut cukup secara kuantitas (jumlah) serta mempunyai kualitas yang tinggi. Melalui perencanaan SDM yang matang, produktivitas dari tenaga kerja dapat ditingkatkan dengan berbagai program dan kegiatan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Tidak dipungkiri, bahwa sejak terbentuk tahun 2000 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Anggaran Pendpatan Belanja Daerah (APBD) yang bersifat pengembangan SDM untuk tenaga kerja dalam mendukung pembangunan ekonomi sudah dilakukan. Namun hasil atau dampaknya belum optimal, sehingga menyisakan pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah yang harus segera diselesaikan. Berangkat dari situasi tersebut, hal ini dapat dijadikan bahan koreksi bagi pemerintah daerah mengintegrasikan dalam sistem perencanaan dan penganggaran yang jelas dan terukur. Upaya peningkatan produktivitas tenaga kerja di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam mendukung pembangunan ekonomi harus dilakukan secara lintas sektor dan keterpaduan antara pusat serta daerah dengan melibatkan swasta sebagai stakeholder.

Beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah dalam jangka pendek dan menengah  yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah dalam upaya peningkatan produktivitas tenaga kerja di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam mendukung pembangunan ekonomi sebagai berikut :

1. Melakukan pembenahan di dalam sistem pendidikan. Artinya, sistem pendidikan harus terkoneksi dan mampu beradaptasi dengan potensi dan dinamika sektor ekonomi yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2.  Melakukan perbaikan kualifikasi dan spesialisasi pendidikan maupun keterampilan oleh lembaga pelatihan tenaga kerja sesuai dengan standar dan benar-benar dibutuhkan oleh perusahaan atau pasar kerja baik industri maupun jasa yang sedang berkembang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

3. Menata ulang program-program peningkatan pendidikan dan pelatihan yang sudah ada dengan bekerjasama dengan stakeholder lainnya dalam pembinaan dan pengembangan kapasitas SDM.

4. Mengoptimalkan fungsi dan peran lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang ada dalam menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas dan berdaya saing.

5. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pendidikan dan pelatihan tenaga kerja dari sisi kuantitas dan kualitasnya.

6. Melakukan evaluasi terhadap program pendidikan dan pelatihan pengembangan kapasitas SDM baik  yang sedang dan telah dilakukan secara berkala sehingga dapat diukur dampaknya dalam mendukung pembangunan ekonomi.

Tujuan dan sasaran kebijakan-kebiajkan yang ada tersebut haruslah terintegrasi dalam sistem perencanaan dan penganggaran, sehingga mampu berdampak positif terhadap peningkatan produktivitas tenaga kerja dalam mendukung pembangunan ekonomi. Dengan adanya intervensi yang efektif melalui program dan anggaran, diharapkan pola yang akan dimplemetasikan akan memberikan perubahan secara signifikan di masa depan bagi tenaga kerja di Bumi Serumpun Sebalai yang berdaya saing secara global.

    

Referensi :

 

Isniati, Fajriansyah Rizki M. 2019. Manajemen Strategik. Yogyakarta (ID): CV. Andi Offset.

Porter, M. 1990. Competitive Advantage on Nation. New York (ID): Free Press.

Todaro, Michael P. 2000. Economic Development, Seventeen Edition. New York (ID): University Addison mesley.

Todaro MP, Smith SC. 2015. Economic Development. London (ID): Pearson Education Limited.

Arsyad, Lincolin. 2019. Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah. Yogyakarta (ID): BPFE.

Penulis: 
Novita Frahesti Ade Wijaya
Sumber: 
Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung