Wagub Abdul Fatah Apresiasi Komitmen Kabupaten/Kota Terapkan 8 Aksi Turunkan Stunting di Babel

 

PANGKALPINANG - Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Abdul Fatah mengapresiasi komitmen pemerintah kabupaten/kota terapkan 8 aksi dalam menurunkan tingkat stunting di Bangka Belitung. Menurutnya percepatan penurunan stunting ini juga merupakan salah satu prioritas nasional yang disebabkan oleh beberapa faktor.

"Atas nama pemerintah provinsi, kami mengapresiasi setinggi-tingginya. Dengan penilaian ini, diharapkan dapat memperkuat komitmen kita bersama sebagai upaya untuk mencapai sasaran dari pencegahan dan penurunan stunting di Babel," ujarnya saat membuka Kegiatan Penilaian Kinerja Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Aksi 8 Konvergensi Penurunan Stunting di Babel, Selasa (15/6/2021).

Dalam kegiatan tersebut, penilaian tertinggi diperoleh Kabupaten Bangka sebagai juara pertama, disusul Bangka Barat pada urutan ke dua dan Bangka Selatan urutan ke tiga. Selain memperoleh penilaian tertinggi,  Kabupaten Bangka juga masuk dalam kategori kabupaten inisiatif dalam pencapaian kinerja penurunan stunting ini.

Penilaian kinerja pelaksanaan intevensi penurunan stunting yang terintegrasi, lanjut dia, merupakan proses penilaian kemajuan kinerja tahunan dalam melakukan upaya untuk memperbaiki konvergensi intervensi perbaikan gizi (spesifik dan sensitif).

"Pelaksanaan aksi integrasi ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah rumah tangga pada 1000 hari pertama kehidupan dalam mengakses intervensi gizi secara lengkap (konvergensi) di Babel," jelasnya.

Diketahui, delapan aksi konvergensi stunting yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah kabupaten/kota diantaranya mencakup; 1.Analisa data  yang mencakup pelaksanaan identifikasi sebaran stunting, ketersediaan program dan kendala dalam pelaksanaan integrasi intervensi gizi;
2. Rencana kegiatan mencakup penyusunan rencana kegiatan untuk meningkatkan pelaksanan integrasi intervensi gizi;  
3. Aksi rembuk stunting yakni menyelenggarakan rembuk stunting tingkat kabupaten/kota;
4.Penetapan aturan/dasar hukum melalui Perbup/Perwali tentang peran desa untuk menjalankan peran dan kewenangan desa dalam intervensi gizi terintegrasi;
5. Pembinaan kader pembangunan manusia dengan memastikan tersedianya dan berfungsinya kader dalam membantu pemerintah desa dalam pelaksanaan intervensi gizi yang terintegrasi  di tingkat desa;
6. Sistem Manajemen Desa, melalui meningkatkan sistem pengelolaan data stunting dan cakupan intervensi di tingkat kabupaten/kota
7.Pengukuran dan Publikasi Data stunting dan ;
8. Review Kinerja Tahunan  yakni evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan terkait penurunan stunting selama satu tahun terakhir dan penanganan desa dalam intervensi gizi yang terintegrasi.

 

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Irnawati
Fotografer: 
Dina
Editor: 
Imelda

Berita

23/02/2021 | Dinas Kominfo
103,072 kali dilihat
15/08/2019 | DP3ACSKB
46,574 kali dilihat
17/12/2018 | Dinas Kominfo
29,030 kali dilihat
13/07/2017 | Dinas Kominfo
15,794 kali dilihat
06/05/2015 | Dinas Kominfo
11,142 kali dilihat
26/10/2017 | Dinas Kominfo
9,761 kali dilihat
28/01/2020 | Dinas Kesehatan
9,663 kali dilihat
29/04/2015 | Dinas Kominfo
8,416 kali dilihat