Wagub Siap Tuntaskan Kasus PKWT PT Timah

Pangkalpinang – Ratusan Pekerja Kontrak Waktu Tertentu (PKWT) PT Timah menggelar aksi menuntut hak, Rabu (10/6/2015). Sekitar pukul 13.00 WIB, sejumlah pekerja tersebut telah berkumpul di depan pintu gerbang masuk PT Timah Tbk Pangkalpinang.

Menyikapi nasib PKWT, Hidayat Arsani Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung berjanji mendampingi hingga ada titik terang penyelesaian masalah yang terjadi antara pekerja dengan PT Timah. "Sampai mati pun untuk rakyat, maka saya terus mendampingi hingga tuntas," tegas Wagub.

Pantauan Babelprov.go.id, Wagub mendatangi Kantor PT Timah Tbk guna menjebatani dan menyelesaikan permasalahan pemberhentian 500 PKWT sejak tanggal 8 Juni 2015 lalu. Kedatangan Wagub diterima Abrun Abu Bakar Direktur SDM PT Timah. Seperti diketahui, sudah sekitar empat tahun PKWT mengabdi di PT Timah.

Sebelum memasuki ruangan pertemuan dan melakukan mediasi, Wagub berpesan agar PKWT tidak bertindak anarkis. "Kalian jangan anarkis. Silahkan berteriak menyampaikan aspirasi, tetapi jangan merusak fasilitas publik," ucap wagub.

Sementara kepada pihak kepolisian Wagub mengimbau untuk membubarkan diri. Sebab Wagub menilai PKWT bukan pendemo, tapi pekerja yang menuntut hak. Sejumlah pekerja ini merupakan orang baik. Tampak Didik Suprapto Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ikut memediasi tersebut.

PKWT menuntut agar hak sebagai pekerja dipenuhi, yakni tidak diberhentikan dan diangkat menjadi karyawan tetap. Irfan Yuliandi Perwakilan PKWT mengatakan, tahun 2012 sudah berusaha bermediasi dengan PT Timah. Sebab sudah ada yang bekerja lebih dari lima tahun, bahkan ada yang sudah lebih 20 tahun.

“Kami minta untuk diangkat menjadi karyawan," harap Irfan.

Sejak Januari 2014, jelasnya, PKWT dipekerjakan tanpa  surat kontrak. Itu menyalahi Undang-Undang No 13 Tahun 2003 pasal 57 yaitu, dimana perjanjian kontrak ditulis secara huruf latin dan apabila dibuat tidak sesuai dengan pasal satu, status PKWT harus diangkat menjadi PKWTT.

Menyikapi aksi ini, Abrun Abu Bakar Direktur SDM PT Timah menyampaikan keputusan dewan direksi bahwa di PT Timah tidak akan ada lagi PKWT. Selanjutnya mengoptimalisasikan karyawan yang sudah ada, meskipun dengan 4500 karyawan dirasakan masih belum memadai.

“PT Timah tidak akan mengangkat PKWT baru. Keputusan ini merupakan bentuk program efisiensi yang telah dijalankan PT Timah. Tidak hanya berkaitan dengan karyawan, melainkan juga kapal keruk yang kurang memadai. Selain itu, efisiensi mengenai lembur dan BBM," jelas Abrun.

Menanggapi kasus ini, Wagub mengatakan, sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan, seharusnya PKWT wajib diangkat menjadi karyawan tetap. Jika itu tidak dilaksanakan, pihak PT Timah salah dan menyalahi aturan perundang-undangan. PT Timah tidak berhak melakukan pemberhentian karyawan.

"Karyawan ini wajib diangkat, karena sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan," tegasnya.

Terdapat tiga penekanan Wagub dalam mediasi yakni, pertama, gaji PKWT yang sudah dua bulan belum dibayar segera dibayar. Kedua, bayar tunjangan hari raya untuk seluruh PKWT, dan ketiga PKWT wajib diangkat menjadi karyawan tetap. Selain itu Wagub meminta seminggu lagi ada mediasi kedua yang dihadiri Direktur Utama PT Timah.

“Ini bukan menjadi masalah PKWT lagi, melainkan sudah menjadi masalah pemerintah provinsi," jelas Wagub.

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Chandra | Adit Tri Saputra
Fotografer: 
Adi Tri Saputra
Editor: 
Huzari