Wakil Rakyat Arahkan Kebijakan Pro Rakyat

Pangkalpinang – Terdapat beberapa catatan diberikan anggota dewan sebelum mengesahkan RAPBD tahun 2016 menjadi perda APBD. Notabene catatan tersebut mengarahkan agar kebijakan pemerintah provinsi dalam melakukan penganggaran memihak masyarakat. Sehingga dampak penggunaan anggaran dapat dirasakan langsung masyarakat Bangka Belitung.

Syamsuhardi Juru Bicara Fraksi PDIP mengatakan, jika dibandingkan dari tahun sebelumnya terjadi peningkatan jumlah PAD. Walaupun peningkatan tersebut tidak signifikan. Terdapat beberapa catatan harus diperhatikan pemerintah terhadap RAPBD tahun 2016, terutama mengenai rencana pembelian kantor perwakilan di Jakarta.

“Seharusnya pemerintah tidak merencanakan pembelian kantor. Melainkan pembelian lahan yang kemudian untuk pembangunan kantor perwakilan. Jika melakukan pembelian kantor, selanjutnya diperlukan pengganggaran untuk merenovasi kantor tersebut,” tegasnya di Ruang Paripurna DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Senin (23/11/2015).

Hal senada disampaikan Tanwin Juru Bicara Fraksi Madani. Ia mengharapkan agar ke depan pemerintah lebih memperhatikan program-program prioritas. Sehingga penggunaan anggaran dapat dapat langsung menyentuh masyarakat. Masyarakat nelayan dan petani sangat membutuhkan bantuan pemerintah provinsi, sebab ada waktunya masyarakat ini tidak mendapatkan hasil dari pekerjaannya.

“Jika kondisi cuaca tidak baik, membuat masyarakat tidak melaut. Ini yang mesti menjadi perhatian pemerintah. Selain itu dalam melakukan pembangunan hendaknya merata di semua kabupaten/kota,” sarannya.

Sedangkan Fraksi Amanat Demokrat melalui juru bicara Abdul Bakar menyarankan pemerintah dapat memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Sedangkan dalam melakukan penanganan bencana kebakaran di provinsi ini, instansi terkait harus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Sehingga dampak pemasalahan tersebut tidak membebani masyarakat.

“Pemberian bantuan sosial harus tetap sasaran, selain itu pemerintah harus mampu meningkatkan program yang memihak masyarakat,” ungkapnya.

Sementara Aksan Visyawan Juru Bicara Fraksi PKS menegaskan agar pemerintah membuat program-program kreatif, efektif dan tidak copy paste. Selain itu, jangan memperbanyak kegiatan internal. Melainkan memperbanyak kegiatan yang dapat meningkatkan sumber daya manusia. Pembangunan sarana dan prasarana diperhitungkan secara baik, sehingga tidak kembali melakukan penganggaran yang sama di tahun berikutnya.

“Pemerintah perlu memperbanyak program yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia seperti pemberian beasiswa. Untuk program-program yang belum terealisasi tahun ini, hendaknya dapat direalisasikan dalam rentang waktu tersisa,” ujarnya.

Pernyataan senada disampaikan Salahuddin Juru Bicara Fraksi PPP. Ia mengharapkan pemerintah provinsi dapat menyelesaikan pembangunan jembatan Batu Rusa II yang pengerjaannya sudah mencapai 80 persen. Dalam persoalan ini pemerintah harus terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat, sehingga penyelesaian jembatan dapat segera terealisasi.

“Kita sangat mengapresiasi atas dukungan untuk menaikan honor bagi tenaga pengajar. Sedangkan mengenai penyaluran bantuan sosial, hendaknya dapat dilakukan pemerintah secara transparan,” harapnya.

Jika Fraksi Gerindra tidak menyampaikan pendapat akhir fraksi, lain halnya dengan Fraksi Golkar. Pasalnya Rina Maulana juru bicara fraksi tersebut secara tegas menolak RAPBD tahun 2016 diperdakan. Menurutnya, seharusnya tahun ini dapat dijadikan momentum mencapai kinerja lebih baik. Sebab setidaknya masih tersisa satu tahun untuk mencapai target RPJMD 2012-2017.

Pemerintah juga perlu memperhatikan petani, terutama membantu pengadaan bibit. Untuk itu, tegasnya, Fraksi Golkar menolak RAPBD tahun 2016 menjadi perda dengan alasan, beberapa program yang tidak diusulkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) dalam RAPBD. Selain itu, tidak menyetujui pembelian gedung di Jakarta senilai Rp50 miliar.

“Sebab penganggaran tersebut hanya untuk pembelian lahan. Kita juga tidak setuju dengan besarnya belanja pegawai, dan kebijakan anggaran RAPBD 2016 banyak program tidak tepat sasaran serta tak menyentuh langsung masyarakat,” jelasnya. 

 

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Huzari
Fotografer: 
Rizky Fitrajaya