Wanti-Wanti Pejabat Tak Pegang Sertifikat Barang dan Jasa, Begini Kata Gubernur

PANGKALPINANG -- Pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung harus lulus uji sertifikasi atau memegang sertifikat pengadaan barang dan jasa. Jika tidak, maka dinilai tidak layak untuk memangku jabatan.

Erzaldi Rosman Gubernur Kepulauan Bangka Belitung mengatakan, aturan sekarang ini membuat pelaksanaan kegiatan menjadi lebih aman dan lebih terawasi. Sebab salah satu tujuan Perpres No 16 tahun 2018 yakni, untuk mempermudah proses kontrol.

Perusahaan harus memenuhi persyaratan, begitu juga dengan pejabat eselon. Gubernur Erzaldi menegaskan, perusahaan yang tidak memenuhi syarat untuk mengerjakan suatu kegiatan, tidak akan bisa tertayang dalam sistem.

"Sedangkan pejabat tidak ada sertifikat pengadaan barang dan jasa, dengan sendirinya tereliminasi," kata Gubernur Erzaldi saat Sosialisasi Regulasi Penyelenggaraan Non Tender dalam SPSE di Hotel Soll Marina, Pangkalan Baru, Senin (18/2/2019).

Jika dulu kegiatan non tender menggunakan cara manual, lalu di tahun 2019 ini menggunakan sistem elektronik. Menurut Gubernur Erzaldi, pelaksanaan sistem ini tidak jauh berbeda dengan cara sebelumnya. 

"Perbedaannya, jika kegiatan sudah masuk sistem lalu dengan sendirinya perusahaan yang terpilih akan tertayang. Sementara perusahaan tidak terpilih, tidak tertayang dalam sistem," jelas Gubernur Erzaldi.

Selanjutnya, ketika nama perusahaan sudah tertayang, kata Gubernur Erzaldi, tinggal memilih perusahaan dengan satu klik. Pejabat berwenang mengklik salah satu perusahaan yang dianggap layak mengerjakan kegiatan.

Perusahaan harus memenuhi persyaratan. Dengan begitu, tidak ada lagi keragu-raguan dan perubahan saat pelaksanaan kegiatan. Sebab semua sudah dipersiapkan sejak awal dan akan diberikan waktu perusahaan untuk mendaftar. 

Tanggal 25 nanti, Biro Layanan Pengadaan akan melakukan sosialisasi sistem kinerja penyedian barang dan jasa di Pangkalpinang. Kemudian dilanjutkan sosialisasi serupa di Belitung.

Konsolidasi Kegiatan
Untuk tahun depan, Gubernur Erzaldi menyarankan agar kegiatan yang mempunyai nilai di bawah Rp50 juta agar dikonsolidasikan ke Bappeda. Hal ini bertujuan mengurangi pekerjaan membuat laporan

Menjawab pertanyaan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Sudarman terkait pengadaan bandwith, Gubernur Erzaldi memaklumi jika telah dahulu dilaksanakan, namun perlu diinformasikan ke sekda.

Begitu juga dengan kegiatan pengadaan obat-obatan di RSUD Soekarno. "Ini tidak apa-apa dilaksanakan dulu, sebab bagaimana jika pasien datang tidak ada obatnya," kata Gubernur Erzaldi.

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Huzari
Editor: 
Padli