Waspada! Pelaku Kekerasan Fisik, Psikis Sering Dilakukan Orang Terdekat

PANGKALPINANG -- Kekerasan fisik, psikis maupun seksual pada perempuan dan anak sering terjadi justru dari orang terdekat. Masyarakat disarankan untuk melapor setiap tindak kekerasan yang terjadi agar tidak menjadi fenomena gunung es. 

Demikian disampaikan Staf Ahli Bidang Pemerintah, Hukum dan Politik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Syahruddin saat Rapat Persiapan Penyusunan MoU tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, Kamis (27/12/2018).

Kegiatan yang digelar di ruang Tanjung Pesona, Kantor Gubernur Babel tersebut dihadiri perwakilan dari Polda, Kejaksaaan Tinggi, Pengadilan Tinggi, Kanwil Kemenag, Ketua Dewan Masjid Indonesia, Matakin, Dewan Gereja Indonesia, UBB, STAIN SAS dan perwakilan OPD terkait.

"Menyusun kesepakatan bersama dalam hal memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak, khususnya bagi mereka yang mengalami kekerasan menjadi tugas kita bersama," kata Syahruddin.

Tahun 2016, tercatat 33,4  persen perempuan mengalami kekerasan fisik atau seksual di masa hidupnya. Dikatakan Syahruddin, ini hasil survei pengalaman hidup perempuan nasional (SPHN). Lalu tahun 2013 data menunjukkan enam persen anak mengalami kekerasan. 

"Ini yang terdata saja. Namun masih ada yang tidak kita ketahui datanya, karena orangtua enggan melapor. Karena itu pemerintah harus memberi perhatian serius mengenai kekerasan pada perempuan dan anak. Rakor inilah tempatnya," tegas Syahruddin.

Kalau dulu, kata Syahruddin, pergaulan wanita dengan laki-laki menjadi perhatian. Namun saat ini pergaulan laki-laki dengan laki-laki, laki-laki dengan perempuan pun harus menjadi perhatikan.

Sementara Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Ida Adriza menyebutkan, sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 67, kepala/wakil kepala daerah wajib menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah.

Perlindungan dan bantuan bisa diberikan melalui tindakan preventif antara lain, sosialisasi hak-hak korban terhadap APH/keadilan. Selain itu melalui tindakan refresif unit PPA, P2TP2A di tingkat kabupaten, APH wanita, APH berperspektif gender dan pertolongan pertama fisik maupun psikis.

"DP3ACSKB akan menginventarisir ruang lingkup apa saja yang akan dituangkan dalam kesepakatan ini. Kemudian membuat draft kesepakatan untuk disampaikan ke dinas terkait, kemudian dibahas lebih lanjut dengan pihak terkait," jelasnya.

Sumber: 
DP3ACSKB Babel
Penulis: 
Lisia Ayu
Fotografer: 
Tasya Eliani
Editor: 
Huzari