Workshop Diseminasi dan Pemanfaatan IDI (Indeks Demokrasi Indonesia) di Babel

Pangkalpinang. Workshop Diseminasi dan Pemanfaatan IDI khusus di Babel dilaksanakan di Alun-Alun Lapangan Merdeka Pangkalpinang, Rabu (3/9), acara disiarkan langsung melalui RRI Sungailiat   dan dimeriahkan oleh Yayasan  Bangka Belitung  Kreatif “ BUJANG BEGAGIL”

Hadir sebagai Narasumber Raden Siliwanti selaku Direktur  Politik dan Komunikasi Bappenas, Syarif Hidayat  selaku Dewan Ahli IDI UNDP Jakarta , Dr Ibrahim dari UBB dan Albana tokoh media di Babel, serta tampak hadir juga  Amrullah Harun  Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Provinsi Kepulauan  Bangka Belitung serta tamu undangan dari partai politik, akademisi, media  massa, pokja IDI Babel dan masyarakat.

Kegiatan ini sendiri terselenggara atas kerjasama Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Dalam Negeri, UNDP, Australian Aid dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) IDI Bangka Belitung  pada  Tahun 2012  yakni 69,37 sedangkan Tahun 2013  nilainya mencapai 68,79  nilai ini mengalami penurunan  0,58 dari tahun  sebelumnya.  

"Perkembangan Indeks Demokrasi Bangka Belitung  sejak Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2013 penurunan, pencapaian tertinggi diperoleh pada Tahun 2012 yakni sebesar 69,37.Dari tiga indikator nilai tertinggi diperoleh pada indikator Kebebasan Sipil. Indikator ini dari tahun 2009 hingga 2013 berada pada poin diatas 80, hal ini berarti Kebebasan Sipil di Bangka Belitung yang meliputi Kebebasan Berserikat dan Berkumpul, Kebebasan Berpendapat, Kebebasan Berkeyakinan, dan Kebebasan dari Diskriminasi sangat baik, lain halnya dengan indikator Hak-hak Berpolitik berada di poin rendah dari Tahun 2009 hingga Tahun 2013 yakni pada poin dibawah 52, rendahnya poin pada indikator tersebut perlu perhatian pemerintah dan masyarakat" ungkap Syarif Hidayat.

Tambahnya lagi “ Tapi secara keseluruhan nilai IDI Babel 68,79  ini masih termasuk kategori sedang, dan dari data tersebut diharapkan bisa menjadi acuan bagi pemerintah daerah serta masyarakat untuk menyusun dan melaksanakan rencana pembangunan di Bangka Belitung”

Hal yang sama juga diungkapkan Raden Siliwanti bahwa hasil IDI tidak boleh berhenti sekadar menjadi data dan dokumen, tanpa diimplementasikan  dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh semua pihak khususnya dalam perencanaan pembangunan politik dan demokrasi di Bangka Belitung.(mels/sm)

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Imelda Ginting
Fotografer: 
Imelda Ginting
Editor: 
Imelda Ginting