Yulizar Adnan : WTP Tanggung Jawab Bersama

Pangkalpinang - Target Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan tanggung jawab bersama seluruh SKPD yang berada di lingkup Pemerintah Provinsi  Kepulauan Bangka Belitung.
 
Hal ini ditegaskan oleh Yulizar Adnan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, saat membuka Pembinaan Teknis Pengelolaan Aplikasi Bendahara/Penyimpanan Barang dan Pengurus Barang di Badan Diklat Provinsi Kep Bangka Belitung, Senin (16/11/15).
 
Dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengeloaan Barang Milik Negara/Daerah, Yulizar menyatakan bahwa ada tiga siklus yang harus dilaksanakan, yaitu inventarisasi, pembukuan, dan pelaporan. Di depan peserta yang terdiri atas penyimpan barang dan pengurus barang SKPD se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, beliau menekan bahwa hal ini merupakan aspek utama tugas pokok dan fungsi penyimpan barang dan pengurus barang SKPD serta Pejabat Pengelolaan Keuangan (PPK).
 
"Kegiatan ini diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dalam pelaporan barang menuju sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual," jelasnya.
 
Yulizar juga mengemukakan masalah pembenahan asset yang cukup kompleks. Apalagi jika dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Akuntansi Keuangan Berbasis Akrual. 
 
Seperti yang diketahui, posisi pelaporan barang milik daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak diyakini kebenarannya oleh BPK. Hal ini tidak mendukung target pemerintah provinsi untuk segera mendapatkan WTP. Oleh karena itu, pelaporan barang dari SKPD yang baik sangat diharapkan oleh DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
 
"Tanpa sinkronisasi dan koordinasi dengan laporan dari SKPD lain, pelaporan barang Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka belitung akan timpang. Kerja sama dan keterlibatan SKPD lain sangat diharapkan dalam membenahi masalah asset daerah," tegasnya.
 
Untuk mendukung percepatan WTP seperti yang diinginkan oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Yulizar meyatakan bahwa akan meminta bantuan kepada tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Republik Indonesia dalam mendalami program aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Barang Milik Daerah menuju akrual.
 
Dengan mengahadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, pembinaan teknis ini bertujuan untuk memberikan informasi dan kesatuan pemahaman mengenai pengelolaan aplikasi bendahara/penyimpanan barang dan pengurus barang, yang salah satunya adalah program aplikasi SIMDA BMD versi 2,69 dan versi 2.0.69.
 
"Program aplikasi ini digunakan untuk  pengelolaan barang daerah meliputi perencanaan, pengadaan, penatausahaan, penghapusan dan akuntansi barang daerah," jelasnya.
Sumber: 
DPPKAD
Penulis: 
Adinda Chandralela
Fotografer: 
Lisia Ayu A