Forkoda Bangka Utara Lakukan Komunikasi dengan DPRD Babel

PANGKALPINANG – Forum Komunikasi Daerah (Forkoda) pembentukan Kabupaten Bangka Utara kembali melakukan komunikasi dengan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait perkembangan pembentukan Kabupaten Bangka Utara, Senin (7/1/2019) di ruang pertemuan DPRD Babel.

Ketua DPRD Babel, Didit Sri Gusjaya, langsung memimpin komunikasi tersebut. Hadir juga dalam pertemuan itu Ketua Komisi I DPRD Babel, Adet Mastur dan sejumlah anggota Komisi I lainnya yaitu Bong Ming Ming, Abdul Bakar, Mardan, Salahuddin, Sudirman Norman, Ferdiyansyah dan Sherly Candra. Selain itu hadir dalam pertemuan tersebut Assisten I Setda Bangka dan perwakilan dari Biro  Pemerintahan Setda Babel.

Kehadiran Forkoda kali ini untuk menanyakan sejauh mana progres yang telah dilakukan DPRD Babel terkait pembentukan Kabupaten Bangka Utara.

Ketua Komisi I, Adet Mastur dalam kesempatan tersebut mengungkapkan bahwa DPRD Babel sudah berkoordinasi dengan Kemendagri terkait pembentukan Kabupaten Bangka Utara. Dalam koordinasi itu kata Adet, pihak Kemendari mengukapkan bahwa untuk saat ini secara normatif belum bisa dilakukan pemekaran kabupaten karena ada beberapa hal yang belum memenuhi kriteria untuk pembentukan kabupaten baru dalam suatu provinsi. Kendala yang ada antara lain saat ini baru ada 2 kecamatan di wilayah Bangka Utara, dari minimal 5 kecamatan yang harus dimiliki oleh suatu kabupaten, itu pun harus berumur 3 tahun.

Dalam kesempatan tersebut Adet  menyarankan agar Pemerintah Kabupaten Bangka segera mempersiapkan administrasi dan regulasi seperti perda pemekaran wilayah kecamatan sampai pemetaan wilayah.

“Pemda sekarang harus memulai untuk action terkait persiapan pemekaran. Jika belum ada pembahasan internal untuk prolegda agar sekiranya bisa diubah termasuk melakukan pemetaan wilayah, baik darat atau laut, karena persyaratan harus ada luas wilayah," ujar Adet.

Selain itu, untuk FORKODA disarankan agar sekiranya dapat melakukan pendekatan politis dengan para Anggota DPR RI dan DPD.

Senada, anggota DPRD dari partai PPP, Salahuddin mengatakan pendekatan secara politis ini sangat perlu dikembangkan. Hal ini ditujukan untuk percepatan agar proses ini segera terjwujud.

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Utari Marisa Fitri (Pramas Sekretariat DPRD Babel)
Fotografer: 
Fardha/Agus Rama
Editor: 
Mamaq