DP3ACSKB Gelar Rakor Pelaksanaan Penerbitan KIA

PANGKALPINANG-- Kegiatan rapat Peningkatan Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) DAN rapat Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kabupaten/ Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini merupakan tindak lanjut dari rumusan hasil Rakornas Makasar (7-9/2/2019) yang  mengamanatkan dukungan Pemda dalam pelaksanaan Kartu Identitas Anak (KIA), Dukcapil Go Digital, yaitu Kepala Dinas DUKCAPIL Kab/Kota menggunakan tanda tangan elektronik (TTE) guna memberikan pelayanan yang cepat, mudah dan aman, demikian diungkapkan oleh Yulizar Adnan Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Bangka Belitung saat mewakili Gubernur Bangka Belitung membuka acara Rapat Koordinasi Pelaksanaan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) Kamis (21/3/2019) di Hotel Puncak Pangkalpinang.

Yulizar menjelaskan, acara ini bertujuan menyamakan persepsi yang utuh dan mendalam antara Pemprov dengan Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota se-Bangka Belitung, mensosialisasikan dan mengajak pihak swasta ikut serta dalam kerjasama pemanfaatan KIA di Bangka Belitung, serta meng-upgrade aplikasi SIAK ke versi 7.3 agar dapat mengimplementasikan Tanda Tangan Elektronik (TTE) dalam dokumen kependudukan dalam rangka percepatan pelayanan kepada masyarakat.

"saya berharap peserta rapat dapat mengikuti acara ini sebaik-baiknya, karena sumbangsih pemikiran kita semua akan sangat berguna bagi tercapainya tertib administrasi kependudukan di Kabupaten/Kota se Provinsi Bangka Belitung" harapnya.

Senada dengan yang diungkapkan Yulizar, Kepala DP3ACSKB Babel Susanti yang juga turut menghadiri acara rakor ini mengungkapkan pentingnya rakor kali ini untuk menindaklanjuti Rakornas Makasar (7-9/2/2019) salah satunya menuntaskan cakupan kepemilikan KIA sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 yang sudah harus dilakukan percepatannya.

"KIA ini merupakan hal yang penting sebagai identitas anak, karena saat ini banyak kasus kekerasan dan perdagangan anak dikarenakan anak tidak punya identitas sehingga identitasnya bisa dipalsukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. salah satu contohnya pada tahun 2019 ini kami pernah menemukan kasus pekerja seks komersial yang dilakukan oleh anak-anak dengan rentang usia 13-14 tahun dan mucikarinya berusia 14 tahun, ini salah satunya karena si anak tidak punya identitas, sehingga dikira sudah berusia dewasa karena pertumbuhan fisik anak sekarang cenderung subur melebihi usianya" jelas Susanti.

Susanti menambahkan bahwa jumlah anak usia di bawah 17 tahun di Bangka Belitung sebesar 420.949 anak sedangkan untuk cakupan KIA baru sekitar 83,627 anak atau sekitar 19,87% dari total jumlah anak usia di bawah 17 tahun. Untuk Kabupaten/Kota apabila belum ada anggarannya bisa diajukan untuk anggaran perubahan 2019 ini ajukan ke Bupatinya karena ini merupakan hal yang penting, anak merupakan aset dan investasi masa depan kita.

Pada acara ini juga hadir perwakilan dari pihak swasta atau dunia usaha, tujuannya untuk menjalin kerjasama antara pemerintah dengan pihak swasta dalam pemanfaatan KIA ini, misalnya untuk anak-anak yang memiliki KIA akan mendapatkan diskon saat berbelanja ke toko buku, arena bermain dan lain sebagainya. Ini tentu akan meningkatkan minat orangtua dan anak dalam kepemilikan KIA di Bangka Belitung ini, tambah Susanti.

Lebih lanjut diungkapkan Susanti tujuan kepemilikan KIA ini antara lain meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik bagi anak serta pemenuhan hak konstitusional warga negara, untuk mendukung peningkatan cakupan kepemilikan akte kelahiran serta mendukung program Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Susanti juga menginginkan agar forum anak se-Bangka Belitung ini semuanya memiliki KIA ini.

Pada hari dan tempat yang sama DP3ACSKB juga melaksanakan Rapat Koordinasi Penerbitan KTP-el dan Rapat Teknis Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan tingkat Provinsi.

Sumber: 
DP3ACSKB
Penulis: 
Lisia Ayu
Fotografer: 
Aisyah Putri
Editor: 
Kabid Dukcapil