Previous Next

Dukung Penilaian SAKIP dan RB Tahun 2021, Pemprov Babel Gelar Coaching Clinic

PANGKALPINANG - Demi mewujudkan target nilai A dalam pencapaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi (RB) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) tahun 2021, Wakil Gubernur (Wagub) Babel, Abdul Fatah memimpin rapat evaluasi sebagai bentuk pendampingan melalui Coaching Clinic Evaluasi SAKIP dan RB di Ruang Rapat Wagub Babel, Kamis (30/09/21).

“Coaching Clinic ini kita lakukan guna mempertajam persiapan Pemerintah Provinsi Bangka Belitung terhadap penilaian yang akan dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) pada tanggal 6 Oktober 2021 mendatang. Di sini kita akan menyamakan persepsi antara kebijakan yang akan disampaikan Gubernur Babel, dan implementasi serta penjabarannya pada masing-masing Perangkat Daerah (PD), sehingga target yang kita inginkan dapat tercapai,” jelas wagub saat membuka rapat.

Adapun capaian SAKIP Babel tahun 2020 adalah 70,96 dan Babel menargetkan nilai 72,25 pada tahun 2021, 75 pada tahun 2022, dan 77,25 pada tahun 2023, dan 80 pada tahun 2024. Sedangkan capaian RB Babel tahun 2020 sebesar 66,08, target di tahun 2021 dengan nilai 70, nilai 72 di tahun 2022, nilai 75 di tahun 2023, dan nilai 80 di tahun 2024.

Wagub mengatakan, di sini Babel akan dinilai yakni, bagaimana tujuan dan penjabaran program kegiatan melalui Rencana Strategi (Renstra) masing-masing PD yang dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017 – 2022, guna menunjang visi dan misi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. Dalam hal ini, Babel telah merespon berbagai rekomendasi yang dikeluarkan Kementerian PANRB, dan menjadi rujukan dalam proses penyusunan SAKIP dan RB atas penilaian PANRB nantinya.

Lebih jauh, wagub menjelaskan bahwa penilaian itu sendiri dilakukan Kementerian PANRB untuk mengetahui perkembangan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan 8 areal perubahan dari tahun ke tahun agar pemerintahan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Hal inilah yang kemudian menjadi pokok penilaian, apakah hal tersebut telah terimplementasi di Pemprov. Babel.

“Mari kita tunjukkan pada tataran Kementerian PAN RB, bahwa Babel sudah mampu mengikuti arus yang diinginkan, terutama yang berkaitan dengan penilaian kinerja dan akuntabilitas kinerja yang dimuat dalam susunan SAKIP dan RB Babel 2021,” pungkas wagub.

Kepala Biro Organisasi melalui Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja, Wardati, memastikan persiapan penilaian tanggal 6 Oktober 2021 akan dilakukan secara virtual melalui aplikasi zoom. Untuk itu, dirinya meminta support jaringan dan aplikasi yang baik untuk mendukung kelancaran proses penilaian yang awalnya akan dilakukan di Ruang Tanjung Pendam Kantor Gubernur. Hal ini merujuk pengalaman tahun sebelumnya dimana jaringan internet sangat berpengaruh terhadap kelancaran jalannya proses penilaian.

Menanggapi hal ini, Kepala Bappeda Babel, Fery Insani mengusulkan agar menggunakan ruang rapat Bappeda sebagai tempat evaluasi pekan depan, mengingat ruang rapat Bappeda sangat mendukung dalam hal jaringan.

“Penilaian melalui zoom dapat dilakukan di Bappeda. Selain lebih tenang, server jaringan juga sudah sangat support. Bappeda juga akan menyediakan back up IT untuk menunjang kelancaran proses evaluasi,” ujarnya.

Adapun 11 unit yang menjadi sampel penilaian antara lain, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah, Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Kepala Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman, Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Kepala Dinas Tenaga Kerja, dengan kriteria urusan penanaman modal, urusan sosial, urusan ketenagakerjaan, urusan kesehatan, urusan industri, perdagangan, KUKM, urusan pekerjaan umum, urusan kominfo, dan 3 PD terkait isu strategis Pemda. Dari 11 sampel, ada 4 sampel yang kemudian akan dipilih oleh Kementerian PANRB.