Previous Next

Wagub Minta Optimalkan SAKIP dan LAKIP

PANGKALPINANG – Terdapat beberapa pesan penting disampaikan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Abdul Fatah saat menjadi pembina pada upacara mingguan di halaman Kantor Gubernur Babel Senin (19/2). Sejumlah pesan tersebut terkait pelaksanaan roda pemerintahan yang dinilai masih belum maksimal. 

“Kita harus segera melakukan evaluasi mengenai pelaksanaan pemerintahan. Sebab dalam menjalankan sebuah organisasi, evaluasi menjadi sangat penting. Sehingga kebijakan dan kegiatan sesuai perencanaan,” kata Wagub.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi punya standar evaluasi kinerja pemerintah daerah. Wagub menjelaskan, dasar acuan Kementerian PANRB di antaranya, penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). 

Menurut Wagub, Kementerian PANRB memberikan nilai B kurus SAKIP Babel. Berangkat dari persoalan tersebut, harus ada langkah-langkah untuk mengoptimalkan kinerja aparatur di lingkungan Pemprov Bangka Belitung.
Koordinasi harus dilakukan mulai tingkat paling bawah. Wagub mengatakan, upaya pertama dapat dilakukan, berkoordinasi dengan OPD. Rencananya koordinasi akan dimulai minggu ini, sehingga ada keseriusan OPD melakukan penyusunan data.

“Sementara ini data hanya asal ada saja. Untuk itu laporan harus sesuai dengan aturan. Kita harus pertanyakan apakah membuat laporan sudah benar,” jelasnya.

Selain itu, kata Wagub, aparatur sipil negara harus membuat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Pegawai di lingkungan pemerintah harus segera menyampaikan laporan ini, sebab hingga Februari baru sekitar 35 persen laporan yang disampaikan.

“Laporan harus disampaikan paling lambat 28 Maret, jika tidak menyampaikan laporan harta kekayaan maka pembayaran TPP ditunda,” tegasnya. 

Kunci pelaksanaan pemerintahan, harus bisa membuat laporan secara benar. Sebab laporan harus sesuai kaedah pemerintahan. Langkah-langkah yang dapat dilakukan, harmonisasi renstra dengan RPJMD. Untuk itu, harus ada komitmen bersama seluruh ASN di Pemprov Babel. 

“Tanamkan niat bekerja untuk kepentingan masyarakat Bangka Belitung. Sekarang tahun politik, pemilihan kepala daerah. Tugas kita harus netral dan melangkah sesuai hati nurani,” harapnya.