Gubernur : Pakta Integritas sebagai Barometer Menilai Birokrat

05/06/2017

Pangkalpinang - Sekda dan empat puluh delapan orang pejabat esselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Kep Bangka Belitung menandatangani pakta integritas. Penandatangan ini merupakan bagian dari pengawasan terhadap kinerja pejabat.

Terdapat tujuh point dalam pakta integritas yang ditandatangani, diantaranya berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan KKN serta tidak melibatkan diri. Pejabat juga tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap maupun hadiah bantuan. Selain itu pejabat harus bersikap transparan, jujur, objektif dan akubtabel, menghindari pertentangan kepentingan dan memberika contoh yang baik kepada bawahan.

Erzaldi Rosman Gubernur Kepulauan Bangka Belitung mengatakan bahwa fakta integritas ini dibuat dan ditandatangani untuk mendorong dan memotivasi agar kepala dinas menjalankan tugas dan fungsinya dengan sebetul-betulnya. Pakta integritas ini nanti akan diturunkan sampai ke tingkah bawah.

"Pakta integritas ini sebagai awal dan sebagai baromoter bagi kita untuk menilai birokrat, apakah birokrat tersebut bekerja dengan baik atau tidak. Ada sanksi jika mereka tidak bekerja dengan baik," tegas Erzaldi saat usai melakukan penandatangan pakta integritas Pejabat Esselon I dan II di Ruang Pasirpadi Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Senin (5/6/2017).

Erzaldi menambahkan penandatangan pakta integritas ini tidak akan ada batasnya dan tetap akan terus dinilai baik secara langsung maupun tidak langsung. Pemprov mempunyai cara untuk menilai bersama tim, BKD, dan Baperjakat. Jika ada kepala dinas yang tidak mampu menjalankan fungsinya, maka akan ada sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Jika tidak mampu menjalankan tugasnya, itu berarti tidak mampu menjadi kepala dinas. Nanti ada sanksinya bagi yang tidak menjalankan sesuai dengan pakta integritasnya," jelasnya.

Selain penandatangan pakta integritas, di hari yang sama para pejabat esselon II juga mengikuti pelatihan workshop tunas integritas. Menurutnya workshop ini bagian dari upaya pemprov untuk melakukan perubahan. Perubahan dalam hal kinerja, Lakip, dan daya tarik investasi harus dilakukan agar pelayanan kepada publik semakin baik.

"Perubahan harus segera dilakukan dalam menjalankan pemerintahan dan pelayanan.Kita mentargetkan pada tahun 2018 Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung wajib meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)," harapnya.

Penulis : Surianto/Adi Tri

Sumber : Dinas Kominfo

Editor :

Fotografer : Adi Tri

Dibaca : 256 Kali

Vuexy

babelprov.go.id

Gubernur : Pakta Integritas sebagai Barometer Menilai Birokrat

+ Siaran Pers Lainnya

Gubernur Hidayat Arsani Hadiri Pembukaan Porseni Bhayangkara, Perkuat Sinergitas dengan Masyarakat

Wujudkan Pelayanan Prima, Gubernur Hidayat Arsani Serahkan Dana Hibah untuk Jemaah Haji 2026

Pj Sekda Fery Afriyanto Lantik KKMD Babel 2026–2030, Perkuat Pengelolaan Mangrove Berkelanjutan

Langkah Besar Babel: Gubernur Hidayat Arsani Teken Hibah Strategis, Fakultas Kedokteran UBB Kian Nyata!

Gerak Cepat Gubernur Hidayat Arsani Akselerasi Sinkronisasi 36 Blok Tambang Rakyat

MTQ Korpri 2026 Resmi Dibuka, Tekankan ASN Berakhlak Mulia dan Berintegritas

Satu Tahun Kepemimpinan Hidayat Arsani, Pemprov Babel Perkuat Kepedulian Lewat Bantuan Sosial

Gubernur Hidayat Arsani Resmi Terima Rekomendasi DPRD atas LKPJ Tahun 2025

Hari Otonomi Daerah ke-30, Gubernur Babel Ajak Perkuat Kolaborasi Wujudkan Asta Cita

Hadiri Halalbihalal Masyarakat Perantauan se-Sumbagsel 2026, Gubernur Babel Tekankan Pentingnya Silaturahmi

Gubernur Babel Lantik Delapan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Tekankan Integritas dan Percepatan Kinerja