Previous Next

Hadiri Puncak HKG PKK Ke-54, Noni Hidayat Komitmen Jalankan 10 Program Pokok PKK dan Dukung Asta Cita

MAKASSAR — Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Noni Hidayat Arsani melanjutkan tugasnya mendukung pelaksanaan visi misi Gubernur Babel, Hidayat Arsani di Kota Makassar, dengan menghadiri Puncak HKG PKK Ke-54 tingkat nasional yang berlangsung di Kota Makassar, Sulawesi Selatan.  

Usai menghadiri kegiatan pada Sabtu (11/7/2026) yang dihadiri Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Kesehatan, serta Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tersebut, Ketua TP PKK Babel, Noni Hidayat menyampaikan komitmennya memperkuat pelaksanaan 10 Program Pokok PKK.

Selain itu, Ia juga mengajak seluruh jajaran kader untuk bersama-sama mendukung dan mewujudkan Asta Cita menuju Indonesia Emas.

Noni mengatakan peringatan HKG PKK Ke-54 tahun 2026 memberikan banyak pengetahuan dan arahan yang dapat menjadi bekal dalam memperkuat pelaksanaan program PKK di Babel.

"Alhamdulillah kami sudah selesai menghadiri HKG PKK Ke-54. Banyak ilmu, informasi, dan arahan yang kami dapatkan, terutama dari Ketua Umum TP PKK agar terus menjalankan 10 Program Pokok PKK dan mendukung pelaksanaan Asta Cita Bapak Presiden menuju Generasi Emas 2045," ujar Noni.

Dia menilai materi yang disampaikan para menteri memberikan wawasan baru mengenai isu-isu yang perlu menjadi perhatian bersama, khususnya dalam perlindungan perempuan dan anak serta peningkatan kesehatan masyarakat.

"Tadi, kami juga mendapatkan banyak informasi dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Menteri Kesehatan mengenai berbagai persoalan yang masih perlu mendapat perhatian. Tentu ini menjadi bekal bagi kami untuk terus memperkuat edukasi dan pelaksanaan program PKK di Bangka Belitung," pungkasnya.

Melalui momentum HKG PKK Ke-54, TP PKK Provinsi Kepulauan Babel, Noni Kembali menegaskan komitmen untuk terus memperkuat pelaksanaan 10 Program Pokok PKK melalui kolaborasi dengan pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh keluarga dan masyarakat sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045.

Selain itu, tambah Noni, acara nasional tersebut menjadi momentum memperkuat sinergi PKK dengan pemerintah dalam mendukung pembangunan keluarga, pemberdayaan perempuan, peningkatan kesehatan masyarakat, serta mewujudkan Generasi Emas Indonesia 2045.

Perlu diketahui, rangkaian acara diawali dengan laporan Ketua Pelaksana, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Kesehatan, serta Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia mengenai berbagai isu strategis yang menjadi perhatian bersama.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Arifatul Choiri Fauzi, menegaskan keluarga harus menjadi ruang yang aman bagi perempuan dan anak. Menurutnya, masih banyak kasus yang belum terungkap karena korban belum memiliki keberanian untuk melapor.

"Data dan survei yang kami lakukan ibarat fenomena gunung es. Yang terlihat hanya sebagian kecil, sementara masih banyak korban yang belum berani berbicara. Karena itu, keluarga harus menjadi tempat yang aman bagi perempuan dan anak," ujar Arifatul Choiri Fauzi.

Arifatul juga menilai PKK memiliki posisi yang sangat strategis sebagai gerakan sosial yang hadir hingga tingkat keluarga melalui para kadernya.

"PKK bukan hanya organisasi, tetapi gerakan sosial yang terus mendampingi keluarga, memberdayakan perempuan, meningkatkan pola asuh, sekaligus memperkuat perekonomian keluarga. Oleh karena itu, kolaborasi antara PKK dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak harus terus diperkuat," ungkapnya.

Sementara itu, Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin mengajak seluruh kader PKK untuk menjadi garda terdepan dalam meningkatkan literasi kesehatan masyarakat, khususnya terkait penyakit menular seperti tuberkulosis (TBC) dan kusta.

"Masih banyak masyarakat yang belum memahami bahwa penderita TBC maupun kusta tidak lagi menularkan penyakit ketika menjalani pengobatan dengan baik. Karena itu, kami membutuhkan bantuan ibu-ibu PKK untuk menyosialisasikan informasi ini kepada masyarakat," ujar Budi.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Ribka Haluk, menyampaikan pemerintah pusat akan terus memperkuat dukungan terhadap daerah yang tetap berkomitmen menjalankan program PKK di tengah efisiensi anggaran.

"Kami akan melakukan evaluasi terhadap daerah-daerah yang tetap memberikan dukungan melalui APBD. Bagi PKK yang terus menunjukkan kinerja dan memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat, akan kami upayakan mendapat dukungan melalui APBN dalam pelaksanaan programnya," tutup Ribka.