Pemprov Babel Ikuti Entry Meeting Pemeriksaan Terinci BPK RI, Perkuat Tata Kelola dan Akuntabilitas Kinerja Daerah
PANGKALPINANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Bangka Belitung mengikuti Entry Meeting Pemeriksaan Terinci Kinerja Semester II Tahun 2026 bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Ruang Pasir Padi, Kantor Gubernur, Air Itam, Pangkalpinang, Senin (26/10/2026).
Kegiatan yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda), Fery Afriyanto, mewakili Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. Sekda didampingi oleh Inspektur Daerah, Kepala Bappeda, Kepala Bakuda, Kepala Dinas ESDM, Kepala Dinas PUPRPRKP, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala DPMPTSP, Kepala Disperindag, Kepala DPKP, Kepala DLHK, Plt. Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Biro Ekonomi dan Pembangunan, Kepala Biro Administrasi Pimpinan, serta Direktur RSUD Provinsi.
Entry meeting ini merupakan tahapan awal pemeriksaan terinci BPK RI terhadap kinerja pemerintah daerah periode 2025 hingga Semester I 2026. Evaluasi ini bertujuan menilai pelaksanaan kinerja Pemprov Babel sesuai dengan objek dan fokus yang telah ditetapkan.
Sekda Fery Afriyanto menyampaikan apresiasi kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas dimulainya audit tersebut. Ia mengimbau seluruh perangkat daerah terkait untuk kooperatif dan proaktif dalam memenuhi kebutuhan data pemeriksaan.
“Terima kasih kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beserta jajaran. Tim sudah mulai bekerja hari ini. Selanjutnya, silakan rekan-rekan perangkat daerah berkoordinasi secara teknis dengan ketua tim pemeriksa agar maksud dan tujuan evaluasi ini dapat segera dipenuhi,” ujar Fery.
Sementara itu, Wakil Penanggung Jawab Tim Pemeriksaan BPK RI, Teguh Prasetyo, menjelaskan bahwa audit kali ini mencakup tiga objek pemeriksaan, yaitu Pengelolaan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, Tata Kelola Rumah Sakit untuk Mendukung Optimalisasi Pelayanan Kesehatan, serta Ketahanan Energi Nasional.
"Ada tiga objek pemeriksaan yang kami soroti, yaitu Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, Tata Kelola Rumah Sakit untuk Mendukung Optimalisasi Pelayanan Kesehatan, dan Ketahanan Energi Nasional," jelas Teguh.
Guna menjalankan tugas tersebut, BPK RI menerjunkan tiga tim sesuai ruang lingkup yang telah ditentukan. Sebelum memasuki tahapan terinci ini, BPK RI telah melaksanakan pemeriksaan pendahuluan pada September hingga pertengahan Oktober 2026.
Pemprov Babel berkomitmen mendukung kelancaran proses audit dengan menyiapkan seluruh dokumen, data, dan informasi yang dibutuhkan. Melalui evaluasi terukur dan akuntabel ini, diharapkan tata kelola pemerintahan, kualitas pelayanan publik, serta kinerja perangkat daerah dapat terus ditingkatkan sesuai ketentuan yang berlaku.